TEXT SIZE :
Carolina - Okezone
TANGERANG - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kerja sama Pemprov Banten dengan Badan Tenaga Atom dan Nuklir (Batan) sudah memasuki tahap general survey.
Tahap ini merupakan salah satu bagian dari praproyek pembangunan pembangkit listrik yang diperkirakan akan menghasilkan daya 4 ribu megawatt (MW) tersebut.
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Energi Nuklir (PTEN) Batan Adi Wardoyo mengatakan, tahap praproyek akan memakan waktu cukup lama.
Pasalnya, harus diteliti semua tempat-tempat pembangunan. Dan tentu saja tempat tersebut harus memenuhi kriteria seperti aman keselamatan, dibutuhkan masyarakat dan bukan untuk senjata. "Kami hanya melakukan penelitian dan pengembangan bukan pembangunan. Nanti selanjutnya tergantung pada putusan pemerintah pusat," katanya di Tangerang, Rabu (24/6/2009).
Adi menjelaskan, setelah tahapan praproyek maka akan dilakukan penetapan investor melalui proses tender. Setelah itu baru pembangunan bisa dilakukan. Sayangnya, ia enggan menyebutkan lokasi persis rencana pembangunan PLTN tersebut. Namun ia hanya menjelaskan, di Pulau Jawa terdapat 14 lokasi.
Beberapa titik berada di Jawa bagian barat, di antaranya Provinsi Banten. Pembangunan PLTN kemungkinan dekat dengan laut. "Pembangunan itu bisa dilakukan swasta, pemerintah atau BUMN sesuai dengan UU 10 tahun 2007 tentang tenaga nuklir," katanya lagi.
Sementara itu, mantan Menteri Riset dan Teknlogi (Menristek) era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Muhammad AS Hikam berharap, masyarakat tidak melakukan penolakan dengan rencana pembangunan PLTN di Provinsi Banten. Jika terjadi, pemerintah pusat dan daerah harus bisa menyatukan masyarakat agar mendukung program tersebut.
"Harus dilakukan pemetaan warga yang menolak. Masyarakat tidak serta merta menolak tanpa alasan. Jangan sampai kasus di Jepara terulang, penolakan sampai besar," kata Hikam.
Tidak hanya itu saja, anggota Komisi Ahli Tenaga Nuklir itu menilai pemerintah tidak boleh menyalahkan penolakan yang dilakukan warga justru sebaliknya, pemerintah harus bisa menjelaskan bahwa PLTN merupakan insfrastruktur yang diperlukan. (ram)
Nikmati Berita Terkini Di http://m.okezone.com
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS