JAKARTA - Kinerja aparat kepolisian kerap disoal karena dinilai masih buruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terlibat praktik pungutan liar.

Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD) berharap mulai 1 Januari 2010 kasus polisi nakal tidak ada lagi sejalan adanya kebijakan remunerasi atau pemberian imbalan.

Remunerasi di lingkungan Polri adalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Kebijakan reformasi birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.

"Dengan reformasi yang dilakukan Polri implikasinya ada remunerasi, ada imbalan kerja yang akan diterima anak-anak di lapangan. Insya Allah remunerasi berjalan sehingga anak-anak ada peningkatan kesejahteraan," papar BHD usai berziarah di TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (30/6/2009).

BDH menjelaskan, pihaknya sudah mengajukkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan personelnya. "Kita sudah ajukan tentu sesuai dengan anggaran pemerintah. Insya Allah sudah diputuskan Depku dan insya Allah mulai 1 Januari 2010," paparnya.

Menurut Kapolri, dengan adanya peningkatan kesejahteraan tersebut diharapkan kinerja polisi ke depan akan semakin baik. "Kesejahteraan meningkat, tidak ada lagi anak-anak bermain di lapangan atau nakal," ujarnya.



(ram)