JAKARTA - Teori ambil uang lepas orangnya, dalam kasus Djoko Tjandra tidak berlaku. Dikembalikannya uang senilai Rp546 miliar milik Djoko ke kas negara sebelum dirinya berhasil ditangkap, hanya faktor kebetulan saja.

Demikian dikatakan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Topo Santoso saat dihubungi okezone, Rabu (1/7/2009).

"Saya rasa nggak, karena secara normatif dia harus tetap menjalani pidana dan soal uang yang itu kan bagian pidana, dia tetap harus mengembalikan. Memang kebetulan uang itu bisa disita lebih dulu dan dikembalikan karena dulu pada beberapa kasus, uang lepas begitu juga orangnya," tuturnya.

Belum tertangkapnya Djoko, menurutnya, kemungkinan karena sulitnya pemerintah Indonesia menangkap orang di luar negeri. "Kita sering menemui kegagalan, kerja sama dengan pihak luar untuk mengembalikan tersangka dan terpidana selama ini belum terbukti dan saya rasa sulit itu," kata dia.

Topo menambahkan, dalam kasus ini lepasnya Djoko patut dipertanyakan. Oleh karena itu, apapun alasannya pemerintah harus mengembalikan terpidana Djoko ke Indonesia sesegera mungkin dan melakukan evaluasi di tubuh kejaksaan.

Yang jelas, lanjutnya, dalam hukum pidana antara pelaku dan uang pengganti memiliki kedudukan yang sama penting.

"Dua-duanya penting, harus mengembalikan uangnya dan orangnya harus mempertanggungjawabkan agar ada efek jera," pungkasnya.

Kemarin, Kejaksaan Agung memastikan uang sebesar Rp546 miliar milik Djoko Tjandra yang selama ini berada di Bank Permata sudah masuk ke kas negara. Masuknya dana yang bersumber dari skandal Bank Bali itu ke kas negara terhitung sejak hari Senin, 29 Juni pukul 19.30 WIB.

Djoko telah divonis dua tahun penjara oleh kejaksaan, namun hingga kini keberadaannya belum diketahui. Petugas kejaksaan dan kepolisian telah memburu Djoko ke berbagai penjuru dunia.
(lsi)