"Ada Upaya Menggembosi KPK"
SEMARANG - Zaenal Arifin, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyatakan akhir-akhir ini ada upaya untuk menjatuhkan komisioner pemberantasan korupsi. Hal ini sangat berbahaya, karena KPK akan hilang. Untuk itulah harus ada upaya untuk selamatkan KPK.
"Sangat berbahaya jika tidak ada KPK," tegas Zaenal Arifin dalam acara Diskusi Publik dengan tema Tebang Pilih Putusan Korupsi yang diselenggarakan KP2KKN Jateng hari ini di Vina House Semarang, Kamis (2/7/2009).
Menurut Zaenal jika hal ini ditarik maka akan berhubungan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani KPK. Dia khawatir jika apa yang terjadi pada KPK saat ini adalah merupakan serangan balik dari para koruptor untuk kemudian menghajar KPK.
"Tiap tahun serangan balik koruptor sangat kuat sekali. Dari dulu pemberantasan korupsi selalu mati akibat serangan balik koruptor. Ini semacam orkestra di mana semua pihak kerjasama untuk menggembosi KPK," tandasnya.
Ini dikuatkan dengan, misalnya kenapa sampai saat ini UU tentang Tipikor yang tidak kunjung selesai. Presiden juga sempat marah pada KPK. Belum lagi fakta di mana BPKP yang mengklaim akan menyelidiki KPK.
"Suara mereka sama untuk kemudian merusak kinerja KPK," kata Zaenal.
Mengenai tuduhan penyadapan yang dilakukan KPK, Zaenal menyatakan hal itu harus dibedah baik-baik. Menurutnya penyadapan yang dilakukan KPK sudah benar. "Kalau untuk penyidikan korupsi maka penyadapan itu tidak lagi haram melainkan jadi halal," ucapnya.
Jika kemudian ada pihak kepolisian yang merasa tertohok, Zaenal meminta jangan kemudian menyalahkan penyadapan.
"Seharusnya kepolisian berkaca. Jangan-jangan memang ada korupsi di tubuh kepolisian sehingga kemudian KPK melakukan penyadapan. Masak polisi marah karena telah disadap. Itu artinya mereka tidak pro pemberantasan korupsi," jelas Zaenal.
Dibagian lain Zaenal juga menyoroti tiga capres dalam pilpres 2009 tidak ada satupun menunjukkan secara real bahwa mereka pro pemberantasan korupsi.
"Yang disampaikan dalam debat capres semuanya hanya janji. Tidak ada yang menawarkan tindakan konkrit. Seharusnya Mega berani mengatakan pro pemberantasan korupsi dengan mengatakan akan menyuruh semua anggota fraksi PDI Perjuangan mengesahkan UU Tipikor. Demikian juga dengan JK dan SBY. Mereka semua tidak berani menawarkan sesuatu yang nyata," paparnya.
"Masyarakat dikatakannya sudah bosan dengan janji. Mengapa baru akan memberantas korupsi setelah jadi presiden? Ya kalau jadi? Kalau nggak gimana?" tukas Zaenal.
(Hariyanto Kurniawan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
