BANDUNG - Wakil gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mewacanakan pembuatan film bertema hubungan Kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Ide itu pun langsung mendapat sokongan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik.
Seperti tercantum dalam rilis yang diterima okezone Sabtu (4/7/2009), gagasan film Pajajaran-Majapahit ini muncul saat Dede Yusuf dan Wakil Gub Jawa Timur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu di Surabaya. Duo Yusuf ini sepakat untuk menggarap film berlatar dua kerajaan besar Nusantara yang selama ini dikesankan menjadi musuh bebuyutan akibat peristiwa Perang Bubat.
''Pak Wagub, rencana pembuatan film Perang Bubat atau film bertema Kerajaan Pajajaran dan Majapahit sangat kita dukung. Itu sangat bagus dan film itulah yang selama ini kita harapkan muncul,'' ujar Menbudpar Jero Wacik saat bersama Wagub Dede Yusuf hadir dalam kuliah umum di STIE Pariwisata Yapari, Bandung Jawa Barat.
Sebelumnya, saat meresmikan Hotel Golden Flower di Jalan Asia Afrika Bandung, Menbudpar telah berbicara langsung dengan Dede Yusuf mengenai film kolosal tersebut. Jero Wacik bahkan minta agar Dede yang berlatar belakang aktor dan sutradara itu bisa mempercepat proyek film tersebut. "Soal anggaran, pemerintah pusat pasti akan membantu," jelas Jero Wacik.
Menbudpar mengaku bangga jika film tersebut terealisasi, sebab selama ini pihaknya selalu mendorong agar setiap daerah membuat film yang menggambarkan kekayaan budaya masing-masing. "Kekuatan peradaban suatu bangsa salah satunya dicitrakan dari film," tegasnya.
Melalui film itu, Dede dan Gus Ipul ingin meluruskan sejarah dan mendekatkan kembali hubungan budaya kedua daerah. Apalagi antara Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Majapahit terpatri hubungan sejarah yang kuat karena Raden Wijaya yang kemudian mendirikan Majapahit berasal dari Pajajaran. "Pak Menteri Jero Wacik sangat mendukung karena proyek film ini sarat makna budaya dan sejarah bangsa," tegas Dede Yusuf.
Payung kerja sama film tersebut akan dibahas antara Pemprov Jatim dan Pemprov Jabar. Alokasi anggaran pun akan dimasukan pada APBD masing-masing provinsi. Setelah itu diikat nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yang juga siap menyokong kebutuhan anggaran.
(ded)
Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan