Kasus Biskuit, Kapolresta Mojokerto Dilaporkan

|

Kasus Biskuit, Kapolresta Mojokerto Dilaporkan

MOJOKERTO - Ajun Komisaris Besar Polisi Sulistiandriatmoko kembali tersandung masalah. Orang nomor satu di jajaran Polresta Mojokerto itu dilaporkan ke Mabes Polri lantaran penghentian kasus oleh jajaran di bawahnya.

Empat kuasa hukum Wiwi Suyanti (20), korban keracunan salah satu merk biskuit meluncurkan surat kepada Mabes Polri, Kompolnas, dan Polda Jatim, Selasa (18/8/2009). Surat itu berisi keberatan atas penghentian kasus pidana tersebut oleh jajaran Rekrim Polresta Mojokerto dengan upaya damai.

Kuasa hukum yang diketuai HM Dhofir, pengacara korban salah tangkap Jombang itu meminta agar kasus pidana ini digelar kembali. Hari ini surat itu kami luncurkan, terang Dhofir.

Dia lantas menerangkan kronologi kasus ini hingga membuat kliennya melaporkan Kapolresta Mojokerto. Dikatakan, kasus ini terjadi pada tanggal 30 Mei silam. Saat itu, kliennya keracunan setelah membeli salah satu merk biskuit di toko Serbu, kompleks pertokoan Mojo Indah Plasa (MIP) Kota Mojokerto. Beberapa jam setelah menyantap makanan kecil itu, Wiwi tiba-tiba muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit. "Selama tiga hari korban dirawat di RS Emma Kota Mojokerto," tambahnya.

Pihak rumah sakit mengeluarkan medical record yang menyatakan bahwa warga Dusun Blijo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo itu memang menderita keracunan akibat biskuit yang dikonsumsi. Namun demikian, pihak toko Serbu tak memberikan pertanggungjawaban. Akhirnya korban meminta dampingan kami dan melaporkan kasus pidana itu ke Polresta Mojokerto.

Namun di luar sepengetahuan tim kuasa hukum, tiba-tiba kasus ini didamaikan oleh salah satu anggota Reskrim Polresta Mojokerto. Korban diberi uang sebesar Rp2 juta dan diminta menandatangani surat pernyataan yang korban sendiri tak mengetahui isinya. Namun belakangan, surat yang ditandatanganni tersebut adalah surat pernyataan damai. Korban adalah orang yang buta dengan masalah seperti ini. "Sehingga ia menurut apapun permintaan polisi," katanya.  

Praktis dengan surat pernyataan itu, kasus pidana yang melanggar Pasal 62 jo pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pasal 55 huruf c jo pasal 21 huruf e Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tersebut mandek. Korbanpun meminta agar kasus ini tetap dilanjutkan. Ini pidana, bukan delik aduan. "Jadi, tak bisa dihentikan dengan cara damai," katanya.

Dia menyayangkan sikap penyidik Polresta Mojokerto yang justru ikut campur mendamaikan kasus ini. Seharusnya kata dia, polisi melakukan penyidikan dan meneruskan kasus ini hingga tuntas. Dia menilai, langkah Polresta Mojokerto dengan melakukan upaya damai antara korban dan pihak Toko Serbu sudah melampaui tugas dan wewenangnya. Tidak bisa dengan uang, lantas kasus pidana bisa dihentikan."Kami meminta agar korban mendapati keadilan melalui persidangan," tegasnya. 

Sementara dikonfirmasi masalah ini, Kapolresta Mojokerto, AKBP Sulistiandriatmoko mengaku tak tahu menahu dengan kasus yang dituduhkan Dhofir dkk. Saya tak tahu mengenai kasus ini. Coba nanti saya tanyakan ke jajaran, kata Sulis.

Meski demikian, ia mengaku tak gentar dengan laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum Wiwi Suyanti. Tanpa memberikan alasan, Sulis akan menghadapi apapun isi tuntutan tersebut. "Saya akan hadapi tuntutan itu," pungkasnya.

(fit)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Janda Diperas Gara-Gara Foto Bugil di Facebook