JAKARTA - Pemeriksaan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang, cenderung bermotif politis.

Demikian dikatakan Guru Besar Universitas Padjajajar, Bunyamin Ramto, dalam diskusi di press room DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2009).

Menurut dia, pemeriksaan ini berawal dari surat testimoni yang dibuat Ketua KPK nonaktif, Antasari Azhar. "Tetapi hasil pemeriksaan terhadap Antasari Azhar sendiri belum tuntas, sudah memeriksa orang yang disebut-sebut dalam testimoni," katanya.

Selain itu, ada rentetan peristiwa yang mengarah kepada pelemahan lembaga KPK termasuk melalui pemangkasan kewenangan di RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini dibahas DPR.

"Dan ingat waktu itu KPK juga melaporkan Antasari tapi nggak jelas sejauh mana prosesnya," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi Hukum DPR, Gayus Lumbuun mengatakan, pemeriksaan pimpinan KPK merupakan hal wajar. Namun, pemeriksaan itu harus dilakukan terbuka dengan bukti awal yang kuat.

Dia mengatakan tidak setuju pelemahan terhadap KPK karena lembaga itu masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia. "Tapi yang diperkuat lembaganya bukan unsur-unsurnya," tandas dia.
(lsi)