BANDUNG - Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Aktivis Bandung mendatangi gedung DPRD Jawa Barat, sekira pukul 10.00 WIB, Rabu (30/9/2009), menuntut ketegasan sikap pemerintah setempat dalam menangani dampak gempa pada 2 Agustus 2009 lalu.

Para demostran berkumpul di pintu Gedung DPRD sejak pukul 10.00 WIB. Setelah 30 menit menunggu, mereka akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD baru. Aspirasi ini pun menjadi aspirasi pertama yang diterima anggota DPRD Jabar baru.

"Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat tentang langkah recovery yang akan dilakukan," ujar Koordinator Penanganan Bencana FAB, Dadang Sudardja.

Padahal di lapangan, masyarakat menunggu kebijakan pemerintah karena mereka sangat membutuhkan tempat tinggal. Seharusnya setelah tanggap darurat usai, proses recovery dibuat dengan model komprehensif. Jangan sampai penanganan berlangsung berlarut-larut seperti recovery Pangandaran yang menghabiskan waktu hingga dua tahun.

"Saya melihat pemerintah saling menunggu dan tergantung pada pernyataan badan nasional penanggulangan bencana (BNPB)," cetus dia. Mereka seharusnya berbicara kepada rakyat dan stakeholder lainnya, sehingga tercipta solusi bersama.

Pada intinya, Dadang mendesak Pemprov Jabar untuk segera mengambil tindakan. Jangan sampai rakyat lama menunggu dalam ketidakpastian dan kebingungan harus bertanya pada siapa. Selain itu, Dadang meminta semua pihak untuk mengawal proses recovery. Jangan sampai, terjadi korupsi seperti yang terjadi di Pangandaran.

Bantuan Gempa tak Merata

Selain menyoroti soal recovery pascagempa, para demonstran juga melaporkan tak meratanya bantuan kepada para korban. Kondisi seperti ini tak hanya terjadi saat tanggap darurat, hingga kinipun hal ini masih berlangsung.

"Kemarin saya dan tim pergi ke Cikelet, Cisompet, Cibalong, dan Sodong Hilir, mereka mengeluhkan bantuan tidak merata," ujar Dadang. Beruntung persoalan itu bisa mereka hadapi dengan saling membantu antar korban gempa.

Namun jika terus seperti ini, Dadang khawatir masyarakat akan lebih mengalami kesulitan dalam hal pangan. Hal ini tentunya berbeda dengan klaim pemerintah yang menyatakan stok aman.

Yang menjadi persoalan adalah tempat tinggal. Karena tak ada kejelasan dari pemerintah, masyarakat mulai membangun rumah secara swadaya. Bangunan yang didirikan sangat seadanya. Begitupun dengan tenda sekolah. Di Pangalengan saja masih kekurangan tenda sekolah.

Jika dibiarkan seperti ini, Dadang khawatir terjadi bencana sosial yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
(ful)