JAKARTA - Ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengambilan sumpah anggota DPR dipertanyakan anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faizal.  

Namun menurut Kordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang, tidak ada aturan yang mengharuskan atau mewajibkan presiden hadir dalam pelantikan anggota DPR. "Tak perlu dipermasalahkan, anggota DPR jangan terlalu melankolis. Tak ada aturan yang mengharuskan presiden hadir di DPR," ungkapnya kepada okezone, Jumat (2/10/2009).

Menurut Salang, ketidakhadiran SBY karena masih berada di Amerika Serikat bukan suatu kefatalan. "Yang fatal saat ada bencana, presiden tak cepat pulang," imbuh dia. Kata Salang, Presiden sudah semestinya segera meninjau para korban gempa di Padang sebagai bentuk empati dan perhatian pemerintah.
 
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faizal mengatakan tidak hadirnya presiden ini sangat tidak lazim dan baru pertama kali terjadi. "Informasi yang kami dapatkan, Presiden terlambat pulang ke Indonesia karena harus berpidato di Harvard University di AS," katanya.

Menurut dia, pidato SBY di Harvard memang penting demi perbaikan citra Indonesia di dunia internasional, tapi pelantilan DPR jauh
lebih penting karen DPR adalah tandem presiden dalam menjalankan pemeritahan negeri ini.

"Kami khawatir ini pelecehan terhadap DPR atau bentuk kepongahan karena partainya berikut pengusungnya yang sangat dominan di DPR," terang Akbar.

Menurut dia, Presiden SBY harus memprioritaskan pelantikan DPR ketimbang pidato di AS. "Saya rasa Presiden juga tidak menginginkan jika anggota-anggota DPR dari partai bukan pengusungnya tidak hadir dalam pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Ini bukan awal yang baik kerja sama antara DPR dan Presiden," kilahnya.


(ram)