JAKARTA - Pro dan kontra mengenai komposisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II terus berdatangan. Sejumlah menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dianggap memilik rekam jejak buruk dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Setara Institute For Democracy and Peace menunjuk, sedikitnya ada tiga pembantu presiden yang dipandang tidak kredibel terhadap masalah-masalah HAM di Indonesia. Mereka adalah Menkum HAM Patrialis Akbar, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Ketiga nama itu tidak berkompeten untuk menempati pos-pos pada kementerian. Mereka memiliki rekam jejak yang buruk terhadap masalah-masalah yang terkait dengan HAM," ujar Ketua Dewan Pengurus Setara Institut Ketua Hendardi dalam rilis yang diterima okezone, Sabtu (24/10/2009).

Patrialis Akbar, dinilai Hendardi, menganut madzhab politik pembatasan HAM sementara Gumawan Fauzi adalah sosok birokrat yang dianggap gemar memproduksi perda-perda diskriminatif. "Suryadharma Ali adalah sosok politik yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam radikal," katanya.

Atas dasar itulah Setara mengusulkan beberapa prioritas penegakan HAM dalam tindakan politik, seperti pembatalan perda diskrimatif, penghapusan hukuman mati serta pemberian jaminan kebebasan beragaman atau keyakinan.

"Selain itu memutus pelembagaan impunitas dan pencabutan qanun jinayat, pemenuhan bagi masyarakat miskin, dan membentuk legislali populis bagi penegakan HAM dengan pengarusutamaan HAM dan jender agar tercipta keadilan bagi semua," pungkasnya.
(ded)