JAKARTA - Rencana kenaikan gaji presiden dan menteri dinilai sangat tidak etis di tengah kondisi masyarakat yang masih memprihatinkan. Baik akibat bencana alam maupun beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh karena itu, rencana tersebut wajib dikaji ulang. "Ini masalah yang memiliki sensitivitas tinggi, jadi rasanya tidak etis menaikkan gaji di saat rakyat banyak yang kondisinya masih memprihatinkan," terang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Syaifudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2009).
Gaji serta tunjangan yang diterima presiden serta para menterinya saat ini, sambung Lukman, sudah lebih dari cukup.
"Kalau bicara cukup atau tidak itu relatif, yang penting mereka memili rasa cukup terhadap apa yang mereka terima," tandasnya.
(ful)