JAKARTA - Publik sempat terperangah menyaksikan rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kapolri, Kamis malam. DPR dianggap mendukung Polri. Namun, hal tersebut dibantah tegas oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

"Persoalan itu harus didudukkan dengan benar. Sama sekali tidak benar kalau komisi III DPR menjadi semacam humasnya Polri. Tidak sama sekali," ujar Priyo kepada wartawan, Senin (9/11/2009).

Priyo mengakui bahwa dirinya ikut menandatangani pemanggilan Kapolri dan Kabareskrim nonaktif Susno Duadji oleh Komisi III DPR. Tujuannya, kata dia,  untuk mengklarifikasi dari seluruh pemberitaan yang selama ini beredar.

"Komisi III telah menjalankan tugasnya dengan baik meskipun di sana-sini ada kritikan. Semua fraksi yang mengemukakan pandangan-pandangannya, semata-mata karena ingin mendudukkan persoalan ini menjadi proporsional. Kalau Polri salah kami luruskan, kalau TPF berlebihan kami juga ingin luruskan," jelasnya.

Demikian halnya, kalau KPK diperlakukan tidak adil, menurutnya, juga ingin diluruskan. "Adil-adil saja. Saya melihat Komisi III menjalankan misinya dengan maksimal, meskipun mungkin ada kritikan di sana sini. Itulah kira-kira persoalan yang secara substansial dilakukan oleh Komisi III," terang Priyo.

Priyo juga menolak kalau Komisi III dicap tidak kritis. Karena, kata Priyo, semua penegak hukum selain Polri pun turut diundang Komisi III untuk dimintai pendapatnya.

Selain Kapolri dan Susno Duadji, KPK kan juga telah diundang. Dan tadi Kejagung. "Berikutnya saya juga sudah menyetujui langkah Komisi III yang  akan mempertemukan pihak-pihak ini. Mohon untuk konteks ini jangan disalahartikan," katanya.

Kapan pertemuan itu dilakukan? "Dalam waktu yang tidak terlalu lama.  Pokoknya begitu surat diajukan langsung saya teken," pungkasnya.
(ded)