getting time...

Tolak Rekomendasi Tim 8, Komisi III Malah Dukung Kejagung

Yuni Herlina Sinambela - Okezone
Rabu, 11 November 2009 02:05 wib

JAKARTA - Pertemuan Komisi III DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) berujung ricuh sehingga rapat dihentikan. Kompak menilai Komisi III berpihak kepada Kejaksaan Agung yang meneruskan kasus Bibit-Chandra.

Menurut aktivis Kompak, Fadjroel Rachman, Komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum berpihak kepada Kejagung karena menolak rekomendasi dari Tim 8 yang meminta kasus Bibit-Chandra dihentikan kerena tidak cukup bukti. "Komisi III tidak ada kesimpulan dan kami inisiatif untuk keluar karena mereka menolak rekomendasi dari Tim 8," terang Fadjroel kepada okezone, Rabu (11/11/2009).

Sikap anggota Komisi III, kata dia, dianggap tidak serius ini membuat Kompak keluar dari ruang rapat. Sebab, tidak lagi sependapat dalam penegakan hukum.

"Sebenarnya kita minta klarifikasi kesepakatan antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR yaitu kasus Bibit dan Chandra diteruskan, tapi sesuai dengan fakta yang ada justru kami mendapatkan rekomendasi yang bertentangan dengan Tim Pencari Fakta atau Tim Delapan," ujarnya.



(ram)

  • Orin » 0 Tanggapan
    wakil rakyat harusnya menyuarakan suara rakyat, bukan sebaliknya! Mungkin jg mereka yang duduk diDPR lupa siapa yg mendudukan mereka, alias lupa diri!
    Beri Tanggapan Laporkan
  • rony » 0 Tanggapan
    publik semakin tahu bahwa kejaksaan dan DPR adalah sama-sama mafia hukum,...DPR bubarkan saja tegakkan peradilan rakyat...ok...
    Beri Tanggapan Laporkan
  • Gerandong » 0 Tanggapan
    Wahai rakyat !!! Sadarlah bahwa mereka adalah KOMISI BUAYA ...... yang sudah lupa jati dirinya padahal baru dilantik beberapa hari !!!! Buat angket dijalanan..... Bubarkan DPR !!!!!!!!
    Beri Tanggapan Laporkan
  • adinda » 0 Tanggapan
    DPR = Dapur
    Beri Tanggapan Laporkan
  • Anak Sumatera » 0 Tanggapan
    Kasus peradilan kita saat ini seperti makan buah SIMALA Kama..dimakan yang ini mati emak..dimakan yang itu..mati Bapak..kalau tak dimakan mati emak dan bapak....kasus ini segera diselesaikan..kalau mau dilanjutkan silahkan lanjutkan..jgn pakai dengar pendapat berbagai pihak lagi..semuanya merasa benar diatas kesalahan..2oo juta lebih rakyat sudah bisa menilai..semakin banyak dan lama DPR rapat dan sidang terus..otomatis semakin besar bonus yang akan diterimanya dari negara ini....
    Beri Tanggapan Laporkan
Terimakasih atas bantuan Anda melaporkan komentar ini.