TEXT SIZE :
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone
JAKARTA - Rencana larangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tidak menyiarkan langsung peristiwa di pengadilan hanya berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Misalnya kasus-kasus bernuansa asusila dan melibatkan anak-anak.
"Perlu ada regulasi yang mengatur siaran langsung sebuah persidangan. Mungkin yang dimaksud KPI adalah kasus-kasus tertentu saja, mana yang boleh dan tidak boleh disiarkan," ujar anggota Komisi I Helmi Fauzi kepada okezone, Minggu (15/11/2009).
Meski baru usulan, rencana KPI langsung menuai kritik dari kalangan pers. Namun, Helmi berjanji larangan ini tidak akan mengganggu tugas para jurnalis dalam meliput peristiwa. "Hanya kasus-kasus tertentu saja, kita juga tidak ingin membatasai rekan-rekan jurnalis untuk meliput. Apalagi menghalangi informasi untuk masyarakat," paparnya.
Menanggapi rencana KPI, Komisi I akan mempelajari dan membahas rencana tersebut. "Apakah bertabrakan dengan undang-undang lain atau tidak. Seperti UU Pers," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) itu.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I beberapa waktu yang lalu. KPI berencana untuk melarang siaran langsung sebuah persidangan. Hal ini dinilai tidak etis dan dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang menontonnya.
"Sudah banyak keluhan dari masyarakat," kilah Ketua KPI Pusat Sasa Djuarsa Sanjaya saat Raker dengan Komisi I.(bul)(hri)
Bagi Pengguna Ponsel, 
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS