TEXT SIZE :
(Foto: Koran SI)
SIDOARJO - Masih banyaknya permasalahan lumpur yang belum selesai, mendapat prioritas dari DPRD Sidoarjo. Dalam waktu dekat, dewan akan membentuk panitia khusus (pansus) lumpur.
Pansus lumpur dibentuk untuk meneruskan pansus yang sudah ada saat periode sebelumnya. "Setelah alat kelengkapan dewan, kita akan membentuk pansus. Nasih ada permasalahan yang belum kelar," ujar Ketua DPRD Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno, Minggu (15/11/2009).
Dawud menambahkan, pembentukan ini bisa membantu korban, terutama masalah ganti rugi yang belum selesai dan permasalahan lain yang menyangkut dampak lumpur.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, semenjak anggota dewan dilantik, sudah mempunyai semangat untuk meneruskan program periode sebelumnya. Selama ini, keberadaan pansus cukup membantu korban Lumpur bila ada masalah terkait ganti rugi.
Sulkan Wariono, mantan sekretaris pansus, mengaku keberadaan pansus saat ini masih relevan. Sebab, pansus bukan hanya ikut menyelesaikan ganti rugi yang belum terbayar.
"Lebih dari itu, masalah dampak lumpur seperti kondisi kali porong dan lainnya, termasuk imbas kerusakan di kawasan sekitar Lumpur," ujar Sulkan Wariono, yang juga anggota dewan asal Jabon ini.
Dia menjelaskan, pansus sebelumnya banyak memfasilitasi, sehingga banyak masalah yang terurai. Biasanya, ketika ada kebuntuan, seperti ganti rugi, korban mengadu ke pansus.
"Pansus kan bisa mengagendakan pertemuan baik BPLS maupun Lapindo. Sehingga, keberadaannya bisa membantu korban," pungkasnya.(Abdul Rouf/Koran SI/ton)
Bagi Pengguna Ponsel, 
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS