DPR Siap Mengawal Kasus Pailit TPI

Kamis, 26 November 2009 03:05 wib | m purwadi - Koran SI

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan siap membantu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang di putus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 14 Oktober 2009 lalu, atas permohonan pailit yang diajukan PT Crown Capital Global Limited (CCGL).

DPR akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Dukungan itu diungkapkan Marzuki Alie saat menerima kunjungan sejumlah Direksi TPI di ruang kerja DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2009).

Direksi TPI yang hadir antara lain, Director TPI Nana Putra, Direktur Finance & Tehnik Ruby Panjaitan, Corporate Secretary TPI Wijaya Kusuma Soebroto, Direktur Program TPI Erwin Anderson, dan Pemimpin Redaksi Ray Wijaya.

Menurut Marzuki, proses hukum yang sedang dialami TPI membutuhkan perhatian serius karena sudah memasuki ranah hukum di Mahkamah Agung.

Karena itu, dia menganjurkan agar TPI membicarakan kasus pailit ini ke Komisi III DPR, selaku komisi yang konsen dalam persoalan hukum.

"Nanti akan saya fasilitasi ke Komisi Hukum, karena kasus pailit ini sudah masuk dalam ranah hukum dan komisi Hukum yang berwenang terus mengawal," kata Marzuki.

Politikus dari Partai Demokrat ini juga menegaskan, pengawalan kasus pailit ini diperlukan guna menghindari adanya dugaan permainan makelar kasus (markus) oleh oknum-oknum di lembaga peradilan tertinggi tersebut. Apalagi, kata dia, keberadaan dan gerak-gerik markus sangat sulit dideteksi.

"Masalahnya kan itu oknum-oknum tertentu yang bermain kasus di lembaga peradilan ini, bukan lembaganya," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) TPI Sang Nyoman Suwisma menduga terjadinya pemailitan terhadap TPI akibat permainan markus. Menurut dia, sejak putusan pailit diketok majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, aroma adanya peran markus yang menunggangi kasus pemailitan TPI sudah dirasakan pihak manajemen TPI.

Bahkan, sampai masalah profesionalisme curator juga sudah tercium aromanya. Karena itu, menurut dia, manajemen TPI telah melaporkan para hakim tersebut ke Komisi Yudisial (KY) karena dianggap ada beberapa kejanggalan saat majelis hakim memutuskan perkara pailit tersebut.

Selain mengantisipasi adanya dugaan markus diatas, Sekjen Partai Demokrat ini juga menyarankan TPI agar menghadirkan dan mengumpulkan para ahli hukum guna membicarakan putusan pailit yang disinyalir banyak terjadi kejanggalan. Para ahli hukum ini, kata dia, diharapkan bisa memberikan masukan serta solusi kongkret dari persoalan yang dihadapi TPI.

Marzuki beranggapan, kasus pailit TPI merupakan satu skenario commercial paper atau Surat berharga komersial oleh oknum-oknum (manajemen) tertentu yang bertujuan untuk mempailitkan TPI setelah pergantian kepemilikan. Modus yang biasa digunakan, jelas dia, uang yang sudah diterima dari pinjaman tidak digunakan. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan surat commercial paper dan beberapa hari kemudian, uang yang diterima langsung dikembalikan pada pemiliknya.

Ujungnya, surat obligasi yang sebelumnya dikeluarkan dan diterima kembali tidak dikembalikan pada perusahaan bersangkutan tapi justru dimainkan.

"Ini kan permainan yang biasa digunakan. Ini seharusnya mantan direksinya ditarik dan dilaporkan ke polisai agar menindaklanjuti kasus ini. Dengan begitu, kasus ini bias cepat terungkap," terangnya.

Director TPI Nana Putra menilai, pemailitan TPI akan jadi preseden buruk bagi dunia pers, terutama televisi di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, pemailitan TPI yang diduga penuh rekayasa ini bisa menimpa stasiun televisi yang lain. "Program kami sangat komersial dan merakyat, kalau sampai pailit tentunya masyarakat tidak bisa menikmati lagi," tuturnya.

Senada juga diungkapkan Pemimpin Redaksi TPI Ray Wijaya. Menurut dia, dalam sejarah pertelevisian, baru kali ini ada perusahaan televise swasta dipailitkan oleh perusahaan asing asal Singapura yakni, PT Crown Capital Global Limited.

Dia berharap, ada perhatian dari sejumlah kalangan agar pada masa mendatang tidak sampai terjadi lagi hal seperti ini. "Mudah-mudahan, ini menjadi perhatian bersama agar tidak menimpa perusahaan pers lainnya," kata dia.(ded) (m purwadi/Koran SI/mbs)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »