KPK-Depkominfo Akan Koordinasi Soal RPP Penyadapan
JAKARTA - Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan terus menuai pro dan kontra. Namun untuk menggolkan rancangan tersebut, Depkominfo dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus berkoordinasi dalam setiap poinnya.
†RPP ini belum jadi PP, dalam prosesnya kita akan bahas terus. Bukan menolak atau menerima, tetapi poin-poin yang menjadi bahan diskusi akan kita selesaikan segera,� kata Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah.
Ini diungkapkan Chandra di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (15/12/2009).
Hal senada diungkapkan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak menyatakan masih banyak masukan yang akan diberikan Depkominfo.
†Ini masih RPP, masih banyak yang harus diberi masukan. Supaya nanti RPP sesuai dengan yang dikehendaki KPK,� tegasnya.
Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, sejumlah masukan tersebut akan dicatat dan ditampung. †Kita akan dalami lagi, kesepakatan akhir belum ada. Beberapa poin agak panjang pembicaraannya dan mendapat porsi lebih besar,� tuturnya.
Sebelumnya, KPK memberikan tujuh poin masukan kepada Depkominfo terkait RPP Penyadapan ini. Di antaranya perbedaan UU ITE dengan UU KPK dalam mengartikan penyadapan, tata cara dan syarat penyadapan, dan mengenai pusat intersepso nasional yang diusulkan agar tidak dibentuk.
†sebaiknya tidak ada lembaga itu karena bentuk pengawasannya belum jelas," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam kesempatan berbeda.
(Kemas Irawan Nurrachman)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
