JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah meminta pemerintah Indonesia serius memberi perlindungan bagi buruh yang bekerja di dalam ataupun luar negeri.

"Pemerintah harus secara nyata menjalankan mandat konstitusi melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali buruh migran," kata Anis di sela Refleksi Hari Buruh Migran Sedunia 2009  di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis (17/12/2009).

Menurut dia, pemerintah masih setengah hati untuk melindungi buruh dari aksi kekerasan yang acapkali berujung pada kematian. Anis menambahkan, pemerintah secepatnya meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Buruh Migran agar hak mendapat perlindungan dari negara bisa didapat buruh. "Ratifikasi buruh itu tidak dapat ditunda apalagi diabaikan," tegasnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam sambutannya mengatakan akan memperketat pengawasan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dia bahkan akan menindak tegas penyalur tenaga kerja ilegal. "Saya akan tindak tegas kalau ada penyaluran tenaga kerja tanpa melalui prosedur resmi," kata dia.

Dalam rangka peringatan Hari Buruh Migran Sedunia ke-19, Migrant care bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) menggelar dialog bertema: “Meretas Kebuntuan Penanganan Persoalan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia”. (frd)
(hri)