getting time...

Soal Boediono-Sri Mulyani, Presiden Salah Tanggap

Fahmi Firdaus - Okezone
Sabtu, 19 Desember 2009 08:36 wib

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menolak imbauan Pansus Angket Bank Century agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinonaktifkan.

Presiden beralasan, bahwa pemerintahan tidak boleh terganggu, karena saat ini tengah menjalankan program 100 hari yang sangat penting bagi keberhasilan pemerintah lima tahun mendatang. Selain itu, pemberhentian sementara keduanya tidak memiliki dasar perundang-undangan.

Pernyataan Presiden tersebut ditanggapi beragam oleh semua pihak, salah satunya dari anggota Pansus, Ahmad Muzani.

"Rekomendasi pansus itu kan berupa imbauan, dan itu bukan ditunjukkan pada Presiden bagi pihak yang namanya ada berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK atas kasus Bank Century," ujarnya saat berbincang dengan okezone, tadi malam.

Menurut Muzani Pansus juga tidak menyebutkan nama-nama atau institusi. "Artinya kita tidak meminta untuk menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani. Kalau Presiden menanggapinya, itu tidak masalah," tukas politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Ketika dimintai pendapatnya bahwa Presiden terlalu cepat untuk memberikan pernyataan terkait penonaktifan keduanya, Ahmad Muzani menolak memberi pernyataan.

"Itu saya tidak mau komentar," tutupnya.
(hri)

  • Indra » 0 Tanggapan
    Saat ini sangat banyak politisi asal ngomong, tidak berbobot, tidak beretika, yang penting ngomong ....... Mending jadi rakyat biasa lebih bermoral kayaknya saat ini .....
    Beri Tanggapan Laporkan
  • trio » 0 Tanggapan
    Sebaiknya memang segera ditanggapi bukan didiamkan, untuk mencegah bola liar, bagaimanapun juga pansus sangat bermuatan politik, hingga keputusannya juga tidak lepas dari politik. PANSUS harus lebih bijak untuk tidak gampang menuduh, lalu menghimbau non aktif, karena bisa jadi asal tuduh semua orang yang "tidak sejalan" lalu semua diminta non aktif, DPR belum punya jejak rekam yang baik dibanding Boediono dan Sri Mulyani. Dan jangan harap kita akan terprovokasi oleh DPR yang bisanya tawar menawar kasus untuk kepentingan politik
    Beri Tanggapan Laporkan
Terimakasih atas bantuan Anda melaporkan komentar ini.