getting time...

Kinerja Pemerintahan Tak Tergantung 1 Orang

Fahmi Firdaus - Okezone
Sabtu, 19 Desember 2009 09:29 wib
Jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. (Foto: Presidensby.info)
Jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. (Foto: Presidensby.info)

JAKARTA - Alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa kinerja pemerintahan akan terganggu jika Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dianggap mengada-ada.

Menurut anggota Pansus Angket Bank Century Eva Kusuma Sundari, program 100 hari kerja pemerintahan sudah jelas output dan inputnya. Maka siapa pun bisa melaksanan dan tidak tergantung pada satu menteri saja.

"Maka ini jadi aneh jika ada program yang tergantung pada satu menteri. Negara ini tidak tergantung pada perorangan," ujarnya kepada okezone, Sabtu (19/12/2009).

Jika menterinya diperiksa, menurutnya, yang di bawah pasti bisa menjalaninya. Apalagi pemeriksaan Sri hanya dua bulan dan beberapa kali dipanggil saja.

"SBY tidak tegas dan menanyakan dulu pada menterinya," tutupnya.

Presiden menegaskan bahwa pemerintahan tidak boleh terganggu, karena saat ini tengah menjalankan program 100 hari yang sangat penting bagi keberhasilan pemerintah lima tahun mendatang.

"Oleh karena itu setiap gangguan akan sangat berpengaruh. Ini harus sangat dimengerti oleh kita semua," tegas Presiden, seperti dilaporkan wartawan okezone Nurfajri Budi Nugroho yang mengikuti rombongan Presiden di Kopenhagen, Denmark, tadi malam.
(hri)

  • apri » 0 Tanggapan
    oon ini anggota DPR, yg diminta dinonaktifkan itu MENTERI KEUANGAN, yg ngeluarin gaji buat ANDA, yg ngurusin rumah tangga negara, kalo gk ada MENKEU, siapa yg mau ttd setiap berkas pengeluaran atau pemasukan??? Kalo ntar wakil ato dirjen yg teken, trus bermasalah, masa MENKEU lg yg disalahkan???
    Beri Tanggapan Laporkan
  • h.totok sugiyanto » 0 Tanggapan
    nafsu amat sih non aktifin pejabat, puas ya kalau berhasil ?? terlalu bersemangat ya ...., dapat apa ya kira-2 dari sponsornya sih ??? ampiuuunnn dech !
    Beri Tanggapan Laporkan
  • Widi » 0 Tanggapan
    Makanya, Wapres dan Menterinya gak usah dinonaktifkan saja. Dipanggil Pansus saja Wapres dan menterinya pasti pemerintahan tetap berjalan, karena kalau pejabatnya bertugas keluar, kan tugas dan wewenangnya bisa didelegasikan. Sebagai contoh saya dulu Supervisor, kalau saya bertugas training keluar, tugas dan wewenang jabatan saya delegasikan kpd wakil saya, dan tdk perlu nonaktif.
    Beri Tanggapan Laporkan
  • trio » 0 Tanggapan
    Pansus kan hanya menghimbau, jadi ngga perlu sewot kalau ditolak. Pansus kan hanya untuk tawar menawar politik yang outputnya keputusan politik, hal lain anda tidak lebih kredibel dibanding Sri Mulyani, Capek Deh DPR ngga berubah dari dulu, nyeruduk sana sini untuk provokasi masyarakat, maaf ya hanya bangsa bodoh yang mudah terprovokasi
    Beri Tanggapan Laporkan
  • trio » 0 Tanggapan
    Pansus kan hanya menghimbau, jadi ngga perlu sewot kalau ditolak. Pansus kan hanya untuk tawar menawar politik yang outputnya keputusan politik, hal lain anda tidak lebih kredibel dibanding Sri Mulyani, Capek Deh DPR ngga berubah dari dulu, nyeruduk sana sini untuk provokasi masyarakat, maaf ya hanya bangsa bodoh yang mudah terprovokasi
    Beri Tanggapan Laporkan
Terimakasih atas bantuan Anda melaporkan komentar ini.