Pembahasan RUUK Yogyakarta Terancam 'Mangkrak'
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum membuat jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta. RUUK DIY pun terancam molor dari target rampung tahun 2010.
Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang mengatakan, posisi RUUK DIY hingga kini masih tetap seperti kesimpulan pemerintah dan DPR periode sebelumnya. Menurut Saut, masih ada perbedaan pendapat terkait cara pengangkatan gubernur DIY. DPR berpendapat cukup melalui penunjukan sementara Pemerintah berpendahat harus melalui pemilihan.
“Jadwal pembahasan lanjutan dengan DPR belum dibuat. Makanya hingga kini perkembangannya masih sebatas wacana-wacana,” kata Saut kepada wartawan, Minggu (20/12/2009).
Saut menambahkan, pemerintah maupun DPR masih mencari masukan-masukan untuk memperkaya pertimbangan. Adapun ide penambahan masa jabatan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur hingga tahun 2016 merupakan masukan yang harus dipikirkan.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menegaskan, pembahasan RUUK DIY seharusnya tidak perlu dipersulit dengan mewacanakan penambahan jabatan gubernur hingga 2016. Usul ini, lanjut Ganjar, telah menimbulkan kesan bahwa RUUK DIY tidak bisa memenuhi target perampungan tahun 2010.
“Sejak awal sikap pemerintah selalu parsial dan tidak mau tuntas membahas RUUK DIY. Padahal pada raker dengan DPR 11 November lalu sudah disepakati bahwa RUUK DIY harus selesai tahun 2010. Sekarang kelihatan yang plin-plan siapa,” tegasnya.
(Dede Suryana)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
