Survei KPK: Layanan Pembuatan SIM Paling Buruk

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar survei integritas sektor publik pada bulan April hingga September 2009. Objek survei adalah 371 unit layanan di 98 instansi pemerintah.  
Dari hasil survei terhadap 11.413 responden diperoleh fakta bahwa layanan Samsat Polri dalam hal pembuatan dan perpanjangan SIM menduduki posisi paling buruk. Selanjutnya pada posisi kedua dan ketiga terdapat layanan Jasa pelayanan teknis pengujian kalibrasi di Departemen Perindustrian serta Pengadaan Barang dan jasa di BKKBN.
 
"Keakuratan survei sudah tingkat internasional," ujar Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK M Jassin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (22/12/2009).
 
Jassin menjelaskan, nilai rata-rata integritas sektor publik nasional adalah 6,50 dari skala 1 sampai 10. Dengan rincian rata-rata integritas instansi publik ditingkat pusat 6,64. Nilai integritas layanan publik di tingkat provinsi 6,18. Sementara di tingkat pemerintah kabupaten dan kota 6,46.
 
Dijelaskan, tujuan survei integritas layanan publik adalah untuk membantu perbaikan layanan publik. Mengenai tindak lanjut dari survei ini, KPK akan memanggil instansi yang score-nya kurang bagus.
 
"KPK berusaha mendorong supaya ada peningkatan layanan publik. Karena itu, survei akan digelar secara rutin setiap tahun untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pelayananan publik," ungkap dia.
 
Dalam konferensi pers yang dihadiri Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi dan Dirlitbang KPK Doni Muhardiyansyah itu ditetapkan nilai standar minimal integritas layanan publik sebesar 6,00.
 
Berikut daftar 15 unit layanan dengan skor integritas terendah:

1. Pembuatan dan perpanjangan SIM (Polri)
2. Jasa pelayanan teknis pengujian kalibrasi (Departemen Perindustrian)
3. Pengadaan Barang dan jasa (BKKBN)
4. Pengadaan barang dan jasa (Kementrian Perumahan Rakyat)
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
6. Pengurusan paspor keimigrasian
7. Layanan pengaduan ke polisi
8. Program pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM (Departemen  Perindustrian)
9. Rawat inap (RSCM)
10. Pengadaan barang dan jasa Departemen ESDM
11. Pelayanan pelaksanaan ibadah haji reguler
12. Sertifikat kelayakan pengolahan
13. Pengadaan barang dan jasa Depkominfo
14. Layanan keperdataan Mahkamah Agung
15. Sertifikasi produk atau SNI

(Muhammad Saifullah )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.