BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menghapus alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar untuk pembuatan film Perang Bubat, film yang menceritakan peperangan antara Kerajaan Pajajaran dan Majapahit.  
Terbukti, DPRD menghapus pembiayaan film tersebut pada pengesahan APBD Jabar 2010 di Gedung DPRD Jabar, Rabu (23/12) malam. Alasannya, pembuatan film tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
 
Sehingga, Pemprov Jabar harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dalam menyamakan persepsi dengan masyarakat. Selain itu, DPRD juga menolak pembangunan panggung kesenian di Ciwalini, Ciwidey, Kabupaten Bandung, sebesar Rp2 miliar.
 
Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Jabar Awing Asmawi menyatakan, pemprov belum memiliki kesiapan untuk merealisasikan dua proyek tersebut. “Kita alihkan ke destinasi wisata atau tujuan wisata. Untuk memperbaiki kawasan wisata yang dikelola Pemprov Jabar yang nantinya bakal meningkatkan PAD kita,” ungkap Awing.
 
Sebelumnya kalangan DPRD menilai film tersebut tidak banyak bermanfaat terhadap pembangunan Jabar. Sebaliknya, hanya akan mengundang kontroversi dan tidak memiliki efektivitas penyampaian pesan kepada masyarakat. “DPRD juga menilai dana yang dialokasikan terlalu besar namun tidak langsung menyentuh pada rakyat.
 
Perlu diketahui, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp6 miliar untuk pembuatan film yang rencananya biaya pembuatannya akan di-sharing dengan Pemprov Jawa Timur (Jatim) dan produksinya akan bekerja sama dengan pihak swasta.
 
Untuk rencana proyek tersebut, Wagub Jabar Dede Yusuf dan Wagub Jatim Syaifullah Yusuf sempat bertemu untuk membicarakan pembuatan film sejarah itu. Rencana pembuatan film tersebut memang menuai kritikan dari kalangan masyarakat.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Herdiwan Iing Suranta menyatakan, pada 2010 mendatang, pihaknya hanya akan mengalokasikan Rp500 juta untuk sosialisasi pembuatan film.
 
Tahap awal, akan dilakukan penelitian terhadap film tersebut. Hasil penelitian dan pengkajian akan dibeberkan kepada publik. “Dari sana publik bisa menilai, jika bukan film Bubat, film apa yang cocok untuk Jabar,” ucap Herdiwan.
 
Herdiwan mengatakan, pertimbangan Pemprov Jabar untuk mengkaji ulang Perang Bubat karena respons masyarakat Jabar yang kebanyakan memandang film tersebut akan menciptakan konflik dan berdampak negatif. Dia mengungkapkan, pihaknya tidak mau adu argumentasi namun akan lebih baik memodifikasi rencana tersebut.

(Koran SI/Koran SI/ful)