JAKARTA - Menanggapai adanya desakan agar Departemen Komunikasi dan Informasi  menertibkan dan juga menghentikan tayangan infotaiment yang sarat memberitakan gosip, anggota Komisi Hukum dan Ham Nasir Djamil, mendukung desakan tersebut.

"Kita harus prihatin dan ikut berkomitmen menjaga moral bangsa," ujarnya dalam rilis yang diterima okezone, Minggu (27/12/2009).

Menurut Nasir, infotainment yang sekarang banyak disiarkan di televisi, cenderung  menumbuhkan budaya hedonisme dan permisifisme. Hal itu tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dan menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dengan nilai-nilai agama.

"Saya mengimbau kepada pemilik stasiun tv segera menghentikan tayangan infotaiment yang destruktif. Sebagai gantinya hiburlah pemirsa tv dengan infotainment yang bernilai edukasi dan empati sosial. Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini dan selera masyarakat. Kembalikan fungsi edukasi media televisi agar kita  bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," ujar politisi PKS tersebut.

Nasir juga tidak setuju jika dalam hal penghentian tayangan infotainment yang negatif itu haruslah didasari oleh laporan masyarakat ke Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia. Menurutnya, tugas negara dan  pemerintah adalah menjaga agar pikiran dan moralitas rakyatnya terjaga dari anasir-anasir negatif.

"Kalau para ulama, tokoh pendidikan dan masyarakat menilai infotainment yang  ditayangkan sekarang lebih banyak negatifnya, maka tanpa dilaporkan masyarakat pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dengan cara meminta agar stasiun yang menayangkan tersebut menghentikannya," ujar dia.

Karenanya, kata Nasir, presiden melalui Depkominfo harus berani mengambil langkah tegas dan cerdas. "Apakah pemerintah rela melihat masyarakatnya setiap hari disuguhi dengan informasi yang sarat dengan gosip dan menggunjing keburukan orang lain. Kalau iya, itu sama artinya mereka senang melihat rakyatnya dalam kebodohan," ujar Nasir Djamil.
(mbs)