JAKARTA - Polemik terhadap pengharaman tayangan infotainment gosip yang sekadar mengumbar sensasional terus bergulir dan memicu pro-kontra di masyarakat.

Pengamat industri penyiaran televisi dari Universitas Indonesia Pinckey Triputra mengaku prihatin dengan tanyangan infotainment sensasional tanpa melihat sisi kultural masyarakat yang beragam.

Menurut dia, dalam kasus infotainment sebenarnya lebih banyak bersinggungan dengan UU Pers, namun belum dijadikan pendekatan utama dalam menyikapi masalah ini. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun berwenang sebatas konten yang selama tidak menggangu ketertiban masyarakat dianggap bukan persoalan.

Sebab itu, polemik infotainment gosip ini semuanya berpulang kepada institusi masing-masing, nilai-nilai atau norma yang disepakati masyarakat itu sendiri. "Untuk itu budaya dan tradisi masyarakat perlu dijadikan standar tidak tertulis," papar Pinckey Triputra.

Perkembangan infotainment menjadi satu hal yang cukup memprihatinkan terhadap pembentukan karakter bangsa ke depan. Sisi negatif dari infotainment muncul dan menjadi perdebatan lebih dikarenakan dampak atas tuntuan binis di industri televisi yang berkembang pesat saat ini.

"Ini yang tidak benar, menjual tragedi orang supaya laku, menjual masalah pribadi orang tidaklah benar. Siapa pun dia, apa itu selebritis, publik figur pada dasarnya sama manusia biasa yang punya ruang privasi," paparnya.

Berhubung penegakan aturan dalam kasus ini cukup pelik, maka yang paling bijak adalah kembali pada etika para pekerja media itu sendiri dalam menampilkan tayangan televisi.

"Yang paling baik adalah mohon kebesaran pekerja infotainment untuk memahami konteks budaya. Jangan disamakan dengan media luar. Pekerja infotainment harus paham dan peka terhadap wilayah privasi orang lain," saran Pinckey.

Dia menambahkan, dalam masalah ini media memang memiliki peran besar. "Jadi jangan asal hanya kepentingan bisnis, moral bangsa diacuhkan. Prinsipnya taat pada etika dan kaidah jurnalisme dan memperhatikan kulural," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menegaskan, tayangan infotainment ghibah atau gosip hukumnya haram. Fatwa haram tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama NU di Surabaya, Juli 2006.

Karena itu, PBNU mendesak tayangan infotainment gosip segera dihentikan. Pemberitan yang mengobral masalah pribadi dan keluarga orang bisa berdampak buruk bagi masyarakat. "PBNU minta agar tayangan infotainment di media dihentikan, yaitu pemberitaan yang mengobral rahasia keluarga, serta mengaduk-aduk hubungan antaranggota keluarga," kata Hasyim.

Menteri Agama Suryadhma Ali pun mendukung fatwa tersebut, karena infotainment merupakan bagian dari pemberitaan tentang kejelekan orang lain di tengah publik. “Saya kira sebelum masuk ke agama, kita semua bisa menilai melalui nilai-nilai universal apakah kehidupan yang sangat pribadi itu layak diketahui orang lain apalagi orang sampai dikejar-kejar untuk mengetahui kehidupan pribadinya,” ujar Menag.

Dari sisi agama, menurut Suryadharma, dia juga yakin bahwa tidak ada satu agama pun yang menghalalkan pemberitaan buruk orang lain untuk dikonsumsi publik.

Sementara itu Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menolak desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menertibkan dan menghentikan tayangan infotainment di televisi. Pasalnya soal konten (isi) tayangan televisi bukanlah ranah Depkominfo.

"Belum ada. Depkominfo tidak masuk ke konten," kata Staf Khusus Depkominfo bidang Media, Ahmad Mabruri. Menurutnya, persoalan konten atau isi tayangan merupakan ranah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bukan Depkominfo. "Kami kan hanya regulasi saja," ujar Mabruri.

Menanggapi mencuatnya kontroversi tayangan infotainment di kalangan masyarakat, Depkominfo hanya bisa mengimbau pada KPI untuk mempertimbangkan desakan masyarakat.(ram)
(mbs)