JAKARTA - Sejumlah pihak menilai kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) pada pesta demokrasi beberapa waktu lalu tidak maksimal. Wacana pembubaran salah satu lembaga penyelenggara pemilu itu pun mulai digulirkan.

“Seharusnya Bawaslu ditiadakan saja,” ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Menakar Kualitas Pemilu dan Demokrasi di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2009).

Ray beralasan selama ini kinerja Bawaslu tidak optimal. Sehingga kontrol dalam pemilu tidak berfungsi. Ujung-ujungnya kualitas demokrasi di Indonesia semakin melemah. “Salah satunya ini akibat ada bentrokan regulasi sehingga tidak ada kepastian pelaksanaan regulasi,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Formappi Sebastian Salang menyatakan pemilu kemarin merupakan pesta demokrasi lima tahunan terburuk dalam sejarah Indonesia. Bahkan para pemantau asing yang biasa kritis berubah menjadi bungkam karena banyaknya masalah.

“Akar masalah jadi kabur, sehingga sulit didekteksi akar persoalannya dan parahnya pemerintah seolah-olah tidak tahu cara menyelesaikan persoalan,” ujarnya lantas menyebutkan tiga akar persoalan dalam pemilu kemarin, yaitu adalah politis, legalitas, dan teknis.

Abdullah Dahlan dari ICW menyatakan, keseriusan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu layak dipertanyakan. Pasalnya banyak pelanggaran pemilu yang terjadi tapi tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran. “Itu artinya regulasi pemilu tidak siap jika menghadapi pelanggaran,” ujarnya.
(ful)