JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan mafia hukum melalui Keputusan Presiden. Satgas ini diharapkan bisa langsung bekerja memberantas praktik kotor di lembaga penegak hukum.

"Satgas ini bisa langsung bekerja, sejak Kepres ditandantangani 30 Desember lalu," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Jumat malam (1/1/2010).

Denny menjelaskan, satgas ini akan melakukan koordinasi, evaluasi dan koreksi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum. "Agar peer pemberantasan mafia hukum bisa langsung dijalankan," sambungnya.

Satgas ini dipimpin Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto. Dalam memberantas mafia hukum Kuntoro dibantu empat anggota yakni Darmono (Kejaksaan Agung), Herman Effendi (Kepolisian), Yunus Husein (Ketua PPATK) dan Mas Achmad Santosa (profesional). Denny sendiri didaulat menjadi sekretaris tim ini.

Pembentukan tim berantas mafia hukum ini bermula ketika dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terjerat kasus dugaan penerimaan suap. Istilah makelar kasus di lembaga hukum kian mengemuka lantaran Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman skenario kriminalisasi pimpinan KPK.

Dalam rekaman berdurasi empat jam, Anggodo Widjojo, pengusaha asal Surabaya mengatur skenario untuk menjerat Bibit dan Chandra dalam kasus penyuapan terkait penanganan perkara sistem radio kehutanan. Anggodo saat itu aktif meminta bantuan dari pejabat di Kejaksaan dan Kepolisian. Akibatnya, masyarakat kian skeptis pada kinerja penegak hukum karena maraknya mafia hukum.

Presiden kemudian menjadikan kerja pemberantasan mafia hukum sebagai program prioritas 100 hari pertama di kabinet Indonesia Bersatu II.  (frd)
(hri)