BOGOR - Pemerintah Kota Bogor membantah menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Puncak di saat musim liburan. Hal ini, merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait.  
 
Hal ini diutarakan Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Pemkab Bogor, Erwin kepada wartawan, Minggu (3/1/2010).
 
“Jalur Puncak merupakan jalan provinsi, jadi tidak Pemkab Bogor saja yang mengurusi namun Pemerintah Provinsi Jabar juga harus ikut andil dalam mengatasi kemacetan di Puncak,” tandasnya.
 
Untuk itu, lanjutnya, semua pihak yang terkait baik polisi, Pemprov Jabar, dan Pemkab Bogor segera mencari solusinya.
 
Sementara itu, menjamurnya PKL di sepanjang jalur Puncak yang disebutkan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan, Pemkab Bogor akan berusaha menertibkannya.
 
“Kami sudah berupaya untuk menertibkannya, tapi apakah akan menjamin kemacetan teratasi,” jelasnya.
 
Karena menurut Erwin, saat kawasan Puncak menjadi tujuan wisatawan maka di saat itu juga kemacetan akan terjadi. Namun begitu, pihaknya akan berusaha untuk mengatasi kemacetan ini dengan cara duduk bersama dengan Kepolisian, Provinsi Jabar dan Pemkab Bogor.
 
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Pol Agung Budi saat ditemui di pos polisi Gadog, Puncak, Bogor, Jawa Barat, pagi tadi mengatakan, kemacetan di kawasan Puncak sudah menjadi permasalahan sosial, sehingga semua pihak harus bertanggung jawab.
 
“Kami pihak kepolisian sudah berupaya untuk mengatasi kemacetan. Bahkan 600 anggota diterjunkan untuk mengatasi kemacetan, namun tetap saja macet jika Pemda Bogor tidak turun untuk mengatasinya,” jelas Budi.
 
Dalam hal ini, lanjut dia, Pemerintah Bogor harus segera turun untuk membenahi para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Puncak, karena PKL menjadi salah satu penyebab kemacetan di sana.

(Endang Gunawan/Global/lsi)