JAKARTA - Penolakan terhadap pembagian mobil dinas Toyota Crown Saloon terus bergulir. Kali ini giliran para aktivis dan penggiat LSM yang tergabung dalam Petisi 28 menyuarakan sikapnya.

Mereka mendesak agar para pejabat yang mendapatkan jatah mobil dinas mewah segera mengembalikannya ke sekretariat negara. Pembacaan deklarasi dibawakan oleh Masinton Pasaribu di Doekoen Cafe, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/01/2010).

“Moralitas pejabat negara telah musnah. Harga sebuah mobil dinas sebesar Rp1,3 miliar telah menghambur-hamburkan keuangan negara. Karena itu, kita tolah pengadaan mobil dinas mewah,” ujar Masinton Pasaribu.

Sementara itu, aktivis lainnya, Haris Rusli, menyerukan agar para pejabat yang menerima mobil dinas mewah agar segera mengembalikan ke sekretariat negara. Menurutnya langkah La Ode Ida mengembalikan mobil, wajib diikuti pejabat lain. “Itu kalau mereka memiliki komitmen,” ujarnya.

Petisi 28 merupakan gabungan dari 32 organ aktivis dan LSM. Organ ini dimotori oleh Adhie Massardhie, Boni Hargens, dan sejumlah tokoh aktivis lain. Dalam setiap kesempatan, organ ini senantiasa mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Beberapa waktu lalu, para menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan mobil dinas baru Toyota Crown Saloon. Harga mobil impor ini ditaksir sekira Rp1,3 miliar per unit. Tak ayal kebijakan pengadaan mobil mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Setelah kritik bermunculan, Presiden SBY malah mengklaim tidak tahu menahu soal pengadaan mobil dinas ini.
(ful)