JAKARTA - Gelandangan, pengemis, anak jalanan, orang cacat, penghuni panti dan lembaga pemasyarakatan akan mendapat pelayanan kesehatan gratis tahun ini.

Mereka dibantu oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan dengan memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih usai mengikuti rapat terbatas bidang kesejahteraan bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Minggu (7/1/2010).

Untuk melaksanakan program tersebut, Departemen Kesehatan telah bekerjasama dengan Departemen Sosial. Departemen Sosial bertugas mendata dan memberi surat keterangan kepada para gelandangan untuk mendapatkan Jamkesmas pada rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang tergabung.

Program tersebut merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu juga mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelaksanaan program tersebut dan pemerintah telah menindaklanjutinya dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.

Saat ini, kata Endang 50,3 persen dari penduduk Indonesia telah tercakup dalam Jamkesmas, askes dan Jamsostek. "Jamsostek akan ditingkatkan, sehingga seluruh perusahaan wajib membayar iuran untuk jaminan kesehatan pekerjanya," katanya.

Selain itu, pemerintah pada tahun ini juga merealisasikan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Sasaran BOK adalah 8.500 puskesmas di Indonesia dengan target pada tahun ini tiap puskemas akan mendapat bantuan Rp10 juta per tahun.

Di antara 8.500 puskesmas tersebut terdapat 300 puskesmas yang mendapat Rp100 juta per bulan pada 2010. Puskesmas itu tersebar di 7 kabupaten di 7 regional Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

"Ini adalah daerah uji coba. Kami ingin lihat pemanfaatan berdasarkan perencanaan di puskesmas," ujar Endang.

Dia menambahkan tiap puskesmas harus membuat perencanaan sehingga tahu masalah kesehatan di daerahnya dengan mensinergikan dana BOK dengan anggaran lainnya temasuk dari pemerintah daerah.

"Puskesmas bukan untuk berobat saja. Puskesmas harus mengetahui dan menguasai persoalan kesehatan di wilayahnya. Puskesmas harus mampu membina masyarakat sehingga sadar untuk mengupayakan kesehatan bagi dirinya," ujarnya.
(hri)