Satgas Mafia Hukum Sidak Kamar Artalyta Suryani

|

Artalyta Suryani (Foto: Dok. Okezone)

Satgas Mafia Hukum Sidak Kamar Artalyta Suryani

JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pada malam ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Hal itu dilakukan untuk mengecek kebenaran adanya informasi perlakuan khusus pihak rutan kepada penghuni tertentu. “Iya kita lagi di dalam,” ujar anggota Satgas, Mas Achmad Santosa kepada okezone di Jakarta, Minggu (10/1/2010) malam.

Mantan pemimpin sementara Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengaku pihaknya tengah memeriksa kamar Artalyta Suryani alias Ayin, terpidana kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan. “Tapi bukan hanya dia, yang lain juga kita periksa,” ujarnya.

Satgas Tugas Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan keputusan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember lalu, untuk memberantas praktik mafia hukum di tubuh lembaga penegak hukum. Satgas ini akan bekerja selama dua tahun dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Satgas ini dipimpin Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto. Dalam memberantas mafia hukum Kuntoro dibantu empat anggota yakni Darmono (Kejaksaan Agung), Herman Effendi (Kepolisian), Yunus Husein (Ketua PPATK) dan Mas Achmad Santosa (profesional). Denny sendiri didaulat menjadi sekretaris tim ini.

Pembentukan tim berantas mafia hukum ini bermula ketika dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terjerat kasus dugaan penerimaan suap. Istilah makelar kasus di lembaga hukum kian mengemuka lantaran Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman skenario kriminalisasi pimpinan KPK.

Dalam rekaman berdurasi empat jam, Anggodo Widjojo, pengusaha asal Surabaya mengatur skenario untuk menjerat Bibit dan Chandra dalam kasus penyuapan terkait penanganan perkara sistem radio kehutanan. Anggodo saat itu aktif meminta bantuan dari pejabat di Kejaksaan dan Kepolisian. Akibatnya, masyarakat kian skeptis pada kinerja penegak hukum karena maraknya mafia hukum.

Presiden kemudian menjadikan kerja pemberantasan mafia hukum sebagai program prioritas 100 hari pertama di kabinet Indonesia Bersatu II.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    PBNU Raih Global Peace Interfaith Leadership Award