JAKARTA - Belakangan ini usulan pemberian gelar pahlawan untuk sejumlah tokoh yang dianggap berjasa, semakin marak. Setelah Gus Dur yang diusulkan kini nama Sarwo Edhie Wibowo diusulkan juga menjadi pahlawan nasional oleh Angkatan ’66.
 
Menurut sejarawan Taufik Abdullah, dalam sejarah tidak ada pahlawan, melainkan adanya aktor-aktor yang berpentas dalam sejarah.
 
“Kemudian masyarakat tersebut yang menilai aktor-aktor tersebut. Dinilai karena apa yang bagus dari mereka. Perilaku-perilaku Sarwo Edie mewakili nilai-nilai yang dibawanya dan dinilai oleh masyarakat,” ujar Taufik saat dihubungi okezone, Senin (11/1/2010).
 
Di Indonesia, lanjutnya, gelar pahlawan ini dalam konteks keputusan politik dalam SK Presiden. Di negara lain pahlawan itu pengakuan dari masyarakat. “Dalam sejarah kita, sejak mulai pergerakan kebangsaan sudah menyebut pahlawan,” tuturnya.
 
Lebih lanjut Taufik menuturkan, kriteria menjadi pahlawan berdasarkan undang-undang itu di antaranya sudah meningal, berjasa, tidak berkhianat, dan memiliki moral yang tinggi.
 
“Tapi terlepas itu mana ada manusia yang sempurna, penilaian itu semua tergantung oleh rakyat,” tandasnya.
 
Taufik menjelaskan, saat ini di Indonesia sudah ada 160 orang pahlawan. Pada zaman Orde Lama atau Bung Karno, keputusan untuk memberikan gelar pahwalan praktis menjadi keputusan Bung Karno sebagai presiden kala itu.
 
“Pada zaman Orde Baru dibuat prosedurnya yaitu pertama diusulkan oleh gubernur, harus ada rekomendasi dari angkatan 45, kemudian dikirim ke Departemen Sosial dan dinilai riwayat hidupnya. Bila lolos maka akan dinilai oleh Setneg melalui Dewan Kehormatan,” jelasnya.
 
Taufik menilai, gelar pahlawan itu merupakan bentuk bagaimana penilaian masyarakat terhadap perjuangan seseorang, sebagai bentuknya yaitu diberi penghargaan sebagai pahlawan. “Tapi biasanya sudah meninggal,” pungkasnya.
 
Aktivis angkatan ‘66 mengusulkan Almarhum Letnan Jendral (Purn) Sarwo Edhie Wibowo menjadi pahlawan nasional. Hal itu didasarkan pada kontribusi mertua Presiden SBY itu dalam memberantas PKI di tahun 1966.

(lsi)