Mendagri Atur Netralitas PNS Dalam Pilkada

|
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamanwan Fauzi mengeluarkan Surat Edaran terkait imbayan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Darah (Pilkada).  
 
Surat Edaran (SE) Mendagri tersebut diterbitkan pada 21 Desember 2009 dengan nomor 270/4627/sj. SE Mendagri ini ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota agar menata semua jajaran PNS untuk menjaga sikap netralnya dalam pilkada. SE Mendagri juga ditembuskan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) yang memiliki kewenangan mengatur kedisiplinan PNS.
 
“Para PNS memiliki hak suara yang sudah diatur penggunaannya. PNS harus netral dalam artian tidak melakukan mobilisasi. Apalagi menggunakan sarana dan jabatan untuk kampanye. Ini termasuk pelanggaran,” kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Departemen Dalam Negeri Tanribali Lamo, Rabu (13/1/2010).
 
Tanribali juga mengingatkan, konflik dalam pilkada hampir mustahil dihilangkan 100 persen, tapi bisa diminimalisasi. Karena itu, Depdagri bersama KPU dan Panwaslu sudah aktif mengelola pilkada 2010 sejak Oktober 2009 agar semua potensi masalah bisa dicegah.
 
Angka konflik dalam Pilkada mendekati 50 persen pada pilkada tahun 2005 hingga 2008. Dalam rentang waktu tersebut, ada 486 pilkada dan tercatat, 210 diantaranya berujung konflik yang diselesaiakan ke pengadilan. Masing-masing 14 pemilihan gubernur, 163 pemilihan bupati, serta 33 pemilihan walikota.
 
“Untuk mencegak konflik tersebut, kita harus mengubah paradigma dari siap menang dan siap kalah dalam pemilu, menjadi siap menerima hasil pilkada. Makin tipis selisih perolehan suara pilkada semakin besar potensi konfliknya,” pungkas Tanribali.
(teb)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    1 Muharam, JK Ajak Umat Lakukan Perubahan