JAKARTA - Pansus Hak Angket Bank Century telah bekerja sejak awal Desember 2009. Awal Februari 2010, pansus yang dikomandoi Idrus Marham itu akan mengakhiri masa kerjanya.

Sejak awal, terpilihnya Idrus Marham sebagai Ketua Pansus sudah menuai kritik. Idrus yang juga Sekjen DPP Partai Golkar dinilai dekat dengan lingkaran kekuasaan. Wajar saja, di bawah pimpinan Aburizal Bakrie, Golkar memang memilih merapat ke Partai Demokrat.

PDI Perjuangan sebagai salah satu penggagas Hak Angket Bank Century pun harus puas dengan menempatkan Gayus Lumbuun sebagai salah satu wakil Idrus.

Pada 16 Desember 2009, Ketua BPK Hadi Poernomo dan Ketua Tim Audit Investigasi Bank Century pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mendapat giliran pertama untuk memberikan keterangan di hadapan pansus.

Selanjutnya, hadir juga Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Para mantan petinggi Bank Indonesia juga telah memenuhi undangan pansus. Mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom dan Anwar Nasution, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, serta mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, secara maraton hadir di hadapan pansus.

Wakil Presiden periode 2004-2009 Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberikan kesaksian di pansus.

"Dari keterangan para saksi terlihat menutupi dan membela kebijakan yang diambil. Tapi ada kata kunci yang muncul, mereka sepakat kalau bank ini bobrok dan sakit," terang Wakil Ketua Pansus Hak Angket Bank Century Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, awal Januari lalu.

Bagaimanakah akhir kerja Pansus Hak Angket Bank Century ini? Akankah skandal dana bailout Rp6,7 triliun bisa terungkap? Berikut petikan wawancara okezone dengan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Prof Iberamsjah tentang opsi jalan keluar kasus Bank Century.

 

Apakah Sri Mulyani perlu dicopot?

Saya rasa memang mesti dicopot. Kalau tidak, ya mengundurkan diri lah. Terlalu banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Kok tetap merasa tidak bersalah?


Tapi Sri Mulyani membantah ada kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Aburizal Bakrie untuk memecat dia?

Ya itu, sangat kurang etikanya.


Apa ada kemungkinan mereka mengajukan pengunduran diri tapi dicegah oleh Presiden?

Tidak mungkin. Persoalnnya, ada nggak di sanubari mereka kalau mereka sudah merampok uang rakyat Rp6,7 triliun?

 
Tapi kan Sri Mulyani dan Boediono tetap bertahan di kabinet?

Itu masalahnya. Mereka kan tetap tidak bisa melawan opini publik. Budaya malu itu sudah tidak ada.

 
Kalau mereka memilih tetap aktif, lalu apa seharusnya yang dilakukan Presiden?

Seharusnya Presiden yang bertanggung jawab. Kalau sudah terjadi gonjang-ganjing seperti ini, segera ambil alih.


Caranya?

Ya cari tahu, tanya langsung, mana kebijakan yang salah sampai terjadi skandal ini?

 
Tapi apa mungkin Presiden melakukan itu?

Itu perlu karakter. Kalau perlu, Presiden yang mundur.

 
Ada arah ke sana?

Ya susah, Presiden tidak ingat mati.

 
Apa mungkin Presiden membuat kesepakatan dengan Aburizal Bakrie untuk memecat Sri Mulyani?

Saya rasa nggak. Presiden itu orangnya ngotot dan dia tidak percaya sama Golkar. Buktinya, orang-orang Golkar memang ditempatkan di kabinet, tapi bukan orang-orang yang berbahaya dan tidak ditempatkan di posisi-posisi yang bahaya juga.

 
Termasuk kedekatan dengan Aburizal?

Iya, Ical juga tidak terlalu.

 

(lam)