TEXT SIZE :
SIDOARJO - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mendukung penuh pemberdayaan Narapidana (Napi) untuk diberi ketrampilan. Bila diperlukan, Lembaga Pemasyarakatan (LP), bisa menggandeng perusahaan agar bisa menyerap Napi untuk diberi ketrampilan.
Hal ini diungkapkan Patrialis Akbar, saat pencanangan ISO 9001:2008 untuk Lapas Klas II B Banyuwangi dan Lapas Klas II B Kraksaan Pronolinggo, di LP Klas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Jumat (22/1/2010).
"Napi harus diberi bekal agar ketika keluar dari LP, bisa bekerja," ujar menteri asal PAN ini.
Saat melihat unit usaha furniture di LP Porong, Patrialis juga memuji penanganan warga binaan yang dilakukan pengelola Lapas Klas I Surabaya. Sebanyak 1.054 penghuni Lapas ini bukan hanya ditempatkan pada lokasi yang asri. Tapi mereka juga dipekerjakan dalam sejumlah unit kerja yang tersedia.
Beberapa unit usaha di LP Porong, seperti pembuatan furniture ekspor yang memproduksi dipan dan lemari kabinet. Kemudian, rumah laundry dan aneka usaha lainnya.
"Kami akan berkoordinasi dengan pemilik pabrik rokok, yang di Sidoarjo jumlahnya cukup banyak. Mereka akan kita tawari untuk mempekerjakan warga binaan wanita," imbuh Patrialis.
Kalau perlu, lanjut dia, warga binaan itu bekerja keluar Lapas ke pabrik rokok itu. Meski demikian, Napi tetap dijaga ketat oleh polisi. Dan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
Dalam kesempatan itu, Patrialis juga mengatakan untuk Napi lanjut usia (Manula), juga akan diusulkan untuk mendapat grasi. "Selain pertimbangan sesuai criteria yang sudah ditentukan, untuk manula juga akan kita usulkan mendapat grasi," ungkapnya.
Menurutnya, selama ini masih banyak Napi manula yang masih mendekam di penjara. Meski mengusulkan manula dapat grasi, namun ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipenuhi seperti Napi selama ini menjadi Napi binaan dan kriteria lainnya.
Sedangkan untuk pelayanan di LP maupun Rutan, Patrialis mengaku pelayanan itu patut diberikan, karena pemberian fasilitas yang baik di Rutan maupun LP adalah salah satu barometer kemakmuran suatu negara. Selain itu, pihaknya juga memandang warga binaan layaknya warga lain yang memiliki hak-hak dasar yang harus tetap dihormati.
Alasan lain yang diungkap Patrialis, hingga memandang perlu fasilitas tersebut didirikan di seluruh LP di Indonesia, lantaran dirinya yakin tidak semua warga binaan bersalah secara hukum. Sebagian dari mereka, justru menjadi korban. Seperti pengguna narkoba dan semacamnya
Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, yang ikut hadir dalam kegiatan itu mengatakan menyambut baik pembenahan fasilitas di Rutan maupun LP. Terutama terkait kapasitas LP yang sebagian besar sudah overload. "Sebagai pimpinan daerah, kami akan menindaklanjuti dan mewujudkan gagasan untuk perubahan LP dan Rutan yang lebih baik," ujarnya.
Selain melakukan pencanangan ISO 9002 : 2008 kepada Lapas Klas IIB Banyuwangi dan Lapas Klas IIB Kraksaan, Probolinggo, Menkum dan HAM Patrialis Akbar juga melaunching usaha laundry yang didirikan Lapas Klas IA Surabaya di Porong. Operasionalisasi usaha pencucian itu juga ditangani para warga binaan Lapas setempat.
Untuk konsumen laundry ini juga warga binaan Lapas Klas IA Surabaya di Porong sendiri. Beberapa Napi binaan yang ikut menangani rumah laundry, adalah Eko Suparno, mantan anggota DPRD Sidoarjo yang dipenjara dalam kasus korupsi anggaran SDM DPRD Sidoarjo 1999-2004.
"Untuk cuci baju atau celana dari kain biasa, satu potongnya Rp 1.000. Sedangkan kain jins, biayanya Rp 1.500. Kita sendiri yang mengelolanya," ujar Eko Suparno.(Abdul Rouf/Koran SI/hri)
Nikmati Berita Terkini Di http://m.okezone.com
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS