JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak maju dalam upaya percepatan reformasi birokrasi.
 
Upaya tersebut dilakukan KPK dengan menjalin kerja sama dengan berbagai negara, di antaranya Republik Korea. Materi kemudian dibahas dalam seminar action plan untuk tim reformasi birokrasi di Gedung KPK.
 
"Kita akan belajar dari para pembicara tamu dari Korea mengenai analisa dan saran yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P kepada wartawan, Jumat (22/1/2010).
 
Johan menambahkan, KPK akan terus berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem penilaian kinerja yang sudah menerapkan balance scored card hingga ke tingkat individu.
 
"KPK sudah merasakan manfaat dengan mendapatkan akses informasi terbaru mengenai pengelolaan serta penerapan langsung terkait manajemen SDM di lingkungan pemerintahan," imbuhnya.
 
Seminar yang dihadiri oleh 70 peserta dari 12 instansi pemerintah ini menghadirkan berbagai pakar, di antaranya Myung Jae Moon (Yonsei University), Jin Wook Choi (Korean University) yang bertindak sebagai pembicara.
 
Sementara 12 instansi pemerintah yang mengikuti seminar ini antara lain delegasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementrian Luar Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kejaksaan Agung, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

(ram)