JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menargetkan tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun ini naik dibandingkan tahun 2009.Persiapan menghadapi UN pun sudah dilakukan sejak Juli lalu.
 
 
Kepala Disdik DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto mengatakan, persentase kelulusan tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya.Hanya saja,Taufik tidak mau membeberkan berapa target yang ingin dicapai.
 
”Kami berusaha memberikan yang terbaik dengan melakukan berbagai upaya,” papar Taufik di Balai Kota kemarin. Taufik menjelaskan,persentase tingkat kelulusan pada UN 2009 cukup tinggi.Untuk SMP mencapai 99,81%, SMA 96,5%, SMK 97,5%, dan SD mencapai 100%.Tahun ini ditargetkan tingkat kelulusan melampaui pencapaian tersebut.
 
”Kami siapkan supaya anak-anak dalam kondisi prima saat menghadapi ujian nasional,”ujarnya. Untuk memenuhi target tersebut, persiapan sudah dilakukan sejak tahun ajaran baru, yakni Juli 2009. Menurut Taufik, mindset para kepala sekolah sudah dibentuk untuk persiapan UN. Salah satunya mengenai kegiatan belajar mengajar (KBM) yang diproyeksikan untuk UN. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Sahrianta Tarigan mendukung penuh target tersebut.
 
Menurut dia,jika dibandingkan provinsi lainnya, kesiapan DKI Jakarta menghadapi UN lebih baik.Hal itu berdasarkan pantauan Komisi E DPRD di sejumlah sekolah-sekolah.” Kalau DKI menargetkan kelulusan di atas 90% itu sangat realistis. Kami sudah pantau kegiatan belajar- mengajar di sejumlah sekolah dan hasilnya cukup positif,” tandas Sahrianta. Politisi Partai Damai Sejahtera ini menambahkan, Disdik DKI Jakarta tinggal mengawasi pelaksanaan kurikulum agar target tidak meleset. Pihaknya berjanji akan melakukan pengawasan secara periodik ke sekolah-sekolah untuk memantau persiapan menghadapi UN.
 
Di bagian lain,Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk guru, yang sudah diberlakukan mulai bulan ini akan dievaluasi.Alasannya besaran TKD yang diterima guru sama dengan PNS golongan I. Padahal, status guru di DKI Jakarta adalah golongan III dan IV. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku sudah mendengar mengenai persoalan ini.Untuk itu, pihaknya telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mempelajari ketimpangan TKD yang diterima para guru. ”Jika nantinya dinilai TKD yang diberikan tidaklah pantas bagi guru maka akan dimungkinkan dilakukan perubahan,” tandas Fauzi seusai salat Jumat.
 
Fauzi melanjutkan, evaluasi pemberian TKD tidak hanya dilakukan untuk guru. Rencananya evaluasi juga dilakukan terhadap TKD yang diterima dokter di puskesmas dan petugas pemadam kebakaran.Menurut Fauzi,mereka memiliki risiko tinggi dalam menjalankan tugasnya di lapangan. ”Jika nanti diputuskan harus ada penambahan maka kami akan lakukan.Untuk itu,kami atur kembali ketentuan yang ada, bisa melalui adendum,”tandasnya. Mengenai hal ini,Taufik menginginkan persoalan ini segera dituntaskan.
 
Dengan demikian,misi pemberian TKD yang berbasis pada kinerja untuk menciptakan keadilan dapat berjalan secara efektif. ”Kami akan melakukan pengkajian langsung terhadap kondisi sebenarnya di lapangan. Sejujurnya aspirasi guru telah kami serap dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya. Adapun besaran TKD yang diperoleh para guru Rp2,9 juta per bulan.

(Koran SI/Koran SI/teb)