BALIKPAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menempati rangking kesepuluh dalam laporan kasus korupsi yang masuk ke lembaga KPK. Dari 40 ribu laporan masuk, sebanyak 1.254 di antaranya terkait permasalahan korupsi di Kalimantan Timur.

"Laporan itu diterima KPK sejak 2004 hingga sekarang ini," kata Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto saat menjadi pembicara dalam diskusi Dana pendidikan rawan Korupsi yang diselenggarakan Kaltim Education Watch, di Balikpapan, Sabtu (30/1/2010).

Bibit menjelaskan dari 1.245 laporan korupsi, Kota Samarinda menempati posisi pertama di Kalimantan Timur dengan jumlah laporan mencapai 264 kasus disusul Kutai Kertanegara 203 laporan, Berau 106, Bontang 100 laporan dan Paser (95), Balipapan (86). 

"KPK dalam menindaklanjuti laporan tersebut, memilah penanganan kasusnya untuk ditangani sendiri maupun dilimpahkan ke institusi kejaksaan maupun kepolisian," jelas Bibit.

Bibit juga menjelaskan dari laporan masayarakat itu, yang menyangkut bidang pendidikan sebanyak 1.073 laporan korupsi pendidikan. 22 laporan di antaranya dari Kaltim, katanya.

Lanjut Bibit, saat ini satu kasus korupsi dana pendidikan tengah dilakukan penanganan seperti di Kutai kertanegara. "Ya ada satu yang kita tangani. Saya lupa kasusnya tapi masuk tahap penindakan," tambahnya.

Mantan Kapolda Kaltim yang kini aktif di KPK ini jgua mencatat sejumlah kasus besar di Kukar yang ditangani KPK, seperti bekas Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR hingga Wakil Bupati Kutai Kertanegara Samsuri Aspar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis hukuman pada para terpidana kasus korupsi Kalimantan Timur.

"Ya saya berharap pejabat yang baru ini bisa menjalankan sesuai aturan dan tidak tergiur karena APBD Kukar Rp4 triliun lebih," harapnya.
(ahm)