JAKARTA - Rencana kenaikan gaji menteri disambut pro dan kontra. Sementara para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, memilih kata, terserah.

"Terserah. Saya menteri, anak buah presiden," ucap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar usai cara launching Majelis Shalawat Nusantara di GOR Bulungan, Jakarta, Minggu (31/1/2010).

Namun kata pria yang kerap dipanggil Cak Imin di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, hingga hari ini belum ada informasi terkait perkembangan kenaikan gaji di kalangan menteri.

Menurutnya, kenaikan gaji ini tidak hanya untuk para menteri. Namun dimulai dari Bupati, Gubernur, DPRD, dan DPR. "Ini perencanaan yang sudah lama. Kita tunggu saja," tegasnya.

Rencananya pemerintah mengusulkan kenaikan gaji pejabat sebesar 20 persen pada Maret 2010 mendatang. Usulan pemerintah ini sudah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

DPR sendiri mengusulkan agar kenaikan bagi pegawai yang bergaji tinggi di bawah 5 persen, dan pegawai yang gajinya berkategori rendah naik di atas 5 persen.

Banggar kemudian menyepakati kenaikan gaji untuk pejabat negara dengan total anggaran Rp158 triliun dari anggaran sebelumnya Rp161 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri telah membantah adanya kenaikan ini. Namun dirinya mengakui pernah melakukan survei bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait gaji seluruh pejabat negara. Mulai dari menteri, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, gubernur, bupati/wali kota, Ketua Mahkamah Agung, hingga Ketua Mahkamah Kosntitusi.

Hal itu merupakan rencana program penataan gaji para pejabat negara. Survei dilakukan untuk melihat kesetaraan dan perimbangan masing-masing pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(hri)