JAKARTA - Kenaikan gaji pejabat dan menteri sebesar hampir 20 persen dinilai Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) justru tidak bermanfaat dan memicu emosi rakyat.

“Kenaikan gaji pejabat harus dibatalkan jika masyarakat tidak ingin marah,” kata Koordinator Formappi Sebastian Salang saat jumpa pers di kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta, Selasa (2/2/2010).

Dengan penghasilan yang ada saat ini, lanjut Sebastian, membuat gaya hidup para pejabat super mewah.

“Pemerintah jangan membuat sikap ini jauh dari rakyat. Tunjangan-tunjangan seperti itu seharusnya dipotong atau diberikan untuk subdsidi pendidikan dan lain-lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan gaji untuk pejabat negara dengan total anggaran Rp158 triliun dari anggaran sebelumnya Rp132 triliun atau sebesar 5 persen untuk menghemat keuangan negara.

Namun, untuk gaji presiden dan pejabat tinggi negara kemungkinan akan mencapai 20 persen. Kenaikan itu akan disesuaikan dengan kementerian masing-masing dengan pertimbangan sejauh mana bisa meningkatkan kinerja.
(kem)