JAKARTA - Siang ini eksekusi kedua terhadap lima rumah di Kompleks Perumahan TNI, Jalan Otista III, Jakarta Timur, akan kembali dilanjutkan. Warga mulai menutup akses jalan menuju kompleks membangun panggung untuk berorasi.

Bentangan spanduk bernada protes pun tak ketinggalan ikut menghiasi akses jalan. "Bersatu atau mati untuk membela hak kita yang dirampas", "Rumah kami rumah tinggal bukan pangkalan", "Dulu pejuang sekarang dibuang", demikian di antara pesan-pesan yang dimuat dalam atribut-atribut itu.

“Kami sudah dikasih waktu dari kemarin untuk mengosongkan rumah. Kami anak yatim piatu tidak boleh lagi tinggal di sini,” ujar Haryo Unggul, salah satu warga yang rumahnya akan dikosongkan, Senin (8/2/2010).

Menurut Haryo, dirinya bahkan tidak sepeser pun mendapat uang pengganti dari TNI. “Kita tinggal di sini sudah dari tahun 1957 dan kita yang punya rumah satu saja yang mau diusir. Padahal banyak di kompleks ini yang punya rumah sampai dua,” imbuh putra almarhum Kolonel PAJ Purn H Y Rumantyo itu.

Haryo mengaku sudah meminta bantuan kepada Komnas HAM dan Komisi I DPR. “Kabar yang kami terima Komisi I DPR sudah membentuk membentuk panja dan akan memanggil panglima TNI. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tegasnya.

Sebelumnya, pada 22 Desember tahun lalu, tiga rumah lebih dulu dikosongkan secara paksa oleh pihak TNI AD. Saat pengosongan rumah yang hanya berjarak empat rumah dari kediaman Wagub DKI Prijanto itu, warga terlibat bentrok dengan ratusan aparat TNI yang diturunkan ke lokasi.

Pihak TNI beralasan pengosongan ini dilakukan sebagai langkah pemurnian rumah dinas TNI AD, pasalnya banyak rumah dinas yang sudah tidak ditempati prajurit aktif melainkan hanya para anak-anak purnawirawan.
(ded)