JAKARTA – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ternyata tak terlalu diminati publik. Hal itu terlihat dari minimnya respons publik terhadap draft RTRW.  
 
Sekretaris Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Priyadi Priyahutama mengatakan, masukan dari publik terhadap penyempurnaan draft RTRW tak seperti diharapkan. Selain minim, masukan berupa saran dan kritikan yang dikirim kurang komprehensif.
 
“Kita tunggu-tunggu masukan dari publik ternyata tak terlalu banyak. Kalaupun ada masukan, masih bersifat parsial,” kata Priyadi, Senin (8/2/2010).
 
Pihaknya berharap publik lebih peduli terhadap draft RTRW yang sebentar lagi akan dibahas bersama DPRD DKI. Priyadi juga ingin masukan yang disampaikan lebih terstruktur sehingga mudah dipahami.
 
“Pembahasan RTRW ini memang melibatkan publik. Jangan sampai nanti ketika Perda disahkan, publik merasa tidak dilibatkan. Padahal kita sudah buka ruang seluas-luasnya,” tuturnya.
 
Mengenai pembahasan RTRW, Priyadi mengaku sudah mengonsolidasikan kepada para stakeholder yakni Dinas-Dinas di lingkungan DKI. Menurut dia, di negara-negara maju ada target terukur pembahasan RTRW.
 
“Di negara-negara maju misalnya ditarget dua minggu harus selesai, tapi kalau di sini perlu pendekatan lain,” pungkasnya.
 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRW periode 2010-2030 sudah diserahkan ke DPRD DKI untuk dibahas. Setelah Perda RTRW ditetapkan, Pemprov harus menyusun Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat Kecamatan dalam waktu satu tahun. Perda RDTR tingkat kecamatan akan menjadi aturan bagi penerbitan izin pembangunan di kota Jakarta.

(Ahmad Baidowi/Koran SI/teb)