BANDUNG - Sebanyak 16 lembaga pemasyarakatan (lapas) anak yang ada di Indonesia dinilai tidak layak huni. Penjara anak seharusnya juga dilengkapi dengan tempat bermain dan sekolah.  
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, Dindin Sudirman di Hotel Savoy Homann, Bandung, Senin (8/2/2010).
 
“Penjara anak di Indonesia masih menggunakan pola jeruji. Seharusnya, penanganan kasus anak tidak menggunakan sistem pengamanan,” jelas Dindin kepada wartawan, usai memberi materi kepada 42 hakim Jawa barat dan Jakarta.
 
Menurut Dindin, seharusnya penjara anak menerapkan pola yang bersahabat. Misalnya, dengan membangun arena bermain seperti panjat tebing dan sekolah. Jika menerapkan sistem pengamanan, secara psikologis anak akan terganggu.
 
“Bayangkan, jika si-anak salah ditangani ketika berbuat salah, karir kejahatannya akan panjang. Maka, penanganannya jangan pola pengamanan. Di LP itu merusak,” tandas Dindin.
 
Lebih jauh Dindin mengatakan, sampai saat ini sudah ada 5.600 kasus kejahatan anak yang berakhir di penjara. Idealnya, kata dia, seluruh provinsi memiliki masing-masing satu lapas anak.
 
“Proyeksinya, pada tahun 2014, kita sudah punya penjara anak di seluruh provinsi. Sekarang, yang termasuk bagus hanya LP anak di Tangerang, meski belum sepenuhnya ideal,” ungkap Dindin.

(ton)