JAKARTA - Isu adanya reshuffle pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II belakangan semakin santer terdengar. Hal ini berkaitan erat dengan sikap anggota Pansus Century, yang berasal dari partai koalisi.
 
Namun begitu, Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah berencana melakukan reshuffle.

“Dalam kontrak koalisi ada code of conduct. Tentu hal tersebut wajib dipatuhi bersama. Pastilah Presiden akan mengevaluasi sikap-sikap politik semua peserta koalisi. Saya yakin reshuffle tidak pernah dicita-citakan oleh SBY,” ujar Anas melalui pesan singkat yang diterima okezone, Rabu (10/2/2010).

Namun begitu, Anas menambahkan, jika diperlukan untuk keselamatan dan kemartabatan koalisi, serta demi efektifitas pamerintahan, pastilah SBY akan mengambil keputusan dengan tepat.

Menurutnya, Partai Demokrat dalam posisi mendukung sepenuhnya langkah-langkah politik SBY, apakah akan mempertahankan kabinetnya atau akan menyegarkan kabinetnya.

“Meskipun ‘halal’, sejatinya Demokrat tidak mengharapkan ada reshuffle. Kami lebih menyukai kekompakan yang sejati. Kecuali memang dibutuhkan demi kepentingan stabilitas dan efektifitas kerja pemerintahan,” pungkas dia.

Usul reshuffle kabinet pernah disampaikan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Ketua DPP Jafar Hafsah, dan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum kepada Presiden yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Demokrat pada Kamis 4 Februari lalu.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Amir, Demokrat mengusulkan perlunya evaluasi dan reshuffle kabinet terhadap menteri yang berasal dari partai koalisi.

Usulan ini muncul lantaran sejumlah anggota pansus yang berasal dari mitra koalisi dinilai tidak sejalan dengan anggota Pansus dari Fraksi Demokrat, dalam menanggapi kasus dana talangan Bank Century.(lsi)

(mbs)