JAKARTA - Warga Komplek Eks Yon Angkub (Bataliyon Angkutan Kuda dan Perbekalan) TNI AD mengaku resah dengan adanya sensus yang dilakukan kemarin. Menurut warga, cara sensus oleh petugas berseragam TNI AD tersebut merupakan bentuk teror kepada warga.  
 
Menurut Ketua RT 12/02 Heri Hidayat, warganya resah dengan adanya pendataan tersebut. Pihaknya juga sebagai ketua RT tidak mendapatkan tembusan pemberitahuan ada pendataan tersebut.
 
“Warga ketakutan akan diusir dan diekseskusi,” ungkapnya, Selasa (16/2/2010).
 
Sensus ini, menurutnya, cukup dilakukan oleh Danplek (Komandan Komplek) karena terkait masalah kedinasan. “Bukan dilakukan rumah ke rumah,” ungkapnya. Hal itu diyakini Heri akan membuat resah apalagi sampai menggunakan seragam dinas.
 
Pendataan ini pernah dilakukan sebelumnya pada Juni 2009 lalu. Hasil itu ditolak warga karena dianggap tidak valid. Ketika disensus warga mengaku ditanyai riwayat kepemilikan rumah. “Mereka bertanya rumah dibeli darimana, mendapatkan rumah dari siapa,” ungkap Yos Parlindungan (55), seorang warga komplek.
 
Menurutnya, statsus kepemilikan rumah di komplek tersebut adalah tanah adat bukan tanah negara. Menurutnya kegiatan sensus menimbulkan anggapan komplek telah diperjualbelikan sebelumnya.
 
“Kepemilikan tanah disini atas milik TNI tidak pernah dibuktikan,” ungkapnya. Tanah ini dulu dipinjam kelurahan setempat untuk digunakan sementara oleh TNI, namun bukannya dikembalikan malah justru diakui TNI.
 
Ketua tim sensus dari Direktorat Perbekalan dan Angkutan TNI AD Mayor Agus Pardede menjelaskan, pihaknya menerjunkan 13 personil ke lokasi. Tujuan pendataan ini dilakukan untuk memvalidasi data sebelumnya yang dianggap tidak sah.
 
Menurutnya, lokasi komplek di areal servis Kodam Jaya ini merupakan perumahan khusus satuan Ditbekang. “Namun mulai banyak ditempati warga umum,” ungkapnya.
 

(Isfari Hikmat/Koran SI/teb)