JAKARTA - Tak efektifnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didukung para peneliti bidang Pemilu. Keberadaan Bawaslu dianggap tidak menjamin kualitas Pemilu menjadi lebih baik.

"Pemilu yang lalu Bawaslu menghabiskan anggaran hampir Rp 3 triliun, tapi kualitas tidak lebih baik," ungkap peneliti Cetro Refly Harun dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (19/2/2010).

Jika Bawaslu dihapuskan, tidak berarti Pemilu akan kehilangan fungsi pengawasan. Refly menjelaskan, ada beberap instrumen yang bisa menjalankan fungsi ini. Pertama adalah partai politik peserta pemilu sendiri.

"Kan mereka juga berkepentingan sendiri terutama dalam mengawasi lawannya," kata Refly.

Kedua, perseorangan dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga, Lembaga pemantau yang memiliki akreditasi, dan terakhir adalah masyarakat.

"Keempat instrumen ini jika menemukan pelanggaran bisa melayangkan pengaduan pelanggaran kepada unit khusus yang ada di bawah KPU," pungkasnya.
(hri)