JAKARTA - Pemberian rumah dinas untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri dinilai dapat menimbulkan moral hazard. Oleh karena itu, Ekonom BNI Tony Prasetyantono menilai model pemberian rumah dinas saat ini sudah saatnya diubah menjadi rumah jabatan.

"Mindset rumah dinas seharusnya sudah tidak ada tapi harusnya diubah jadi rumah jabatan," ujarnya saat Talk Show "Membedah APBN 2010", di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta, Senin
(22/2/2010)

Saat ini, di kalangan PNS dan TNI/Polri masih tercipta mindset yang berpikiran drinya akan memperoleh rumah dinas begitu diangkat sebagai aparatur negara. Namun sayangnya, tidak pernah terpikirkan sampai kapan mereka dapat menempati rumah pemberian pemerintah tersebut yang sifatnya sementara.

Dia pun mengisahkan pengalamannya dirinya sebagai pegawai di Universitas Gajah Mada juga diberikan kesempatan untuk menempati rumah dinas yang disediakan. Namun dia lebih memilih untuk tidak menempati rumah tersebut dan berpikir untuk menabung dana untuk membeli rumah milik sendiri.

"Perubahan mindset tersebut sebetulnya bisa dilakukan karena  sudah dipraktekan di lingkungan UGM," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, masalah rumah dinas mengemuka setelah adanya upaya pengosongan sejumlah rumah dinas yang disertai oleh aksi demonstrasi.
(hri)