ICW Minta KPK Tangani Korupsi Kemenlu
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar kasus dugaan korupsi pembayaran tiket perjalanan dinas (refund ticket) selama tahun 2009 di Kementerian Luar Negeri senilai Rp6,052 miliar, sebaiknya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi diterbitkannya SP3 atas kasus ini oleh Kejagung," ujar Peneliti ICW Divisi Investigasi dan Publikasi Tama S Langkun saat menyerahkan sejumlah dokumen korupsi Kemenlu kepada Fraksi PDI-P, di Ruang Rapat FPDI-P, Gedung Nusantara I, Lantai 7, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).
Kekhawatiran ICW ini dikarenakan kasus korupsi di KBRI Thailand yang ditangani Kejagung disinyalir akan dihentikan, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menunjukkan adanya kerugian negara.
"Ini merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat tidak boleh puas atas penanganan hukum di Kejagung," tambahnya.
ICW mengapresiasi peningkatan status hukum kasus ini, dari penyidikan ke penyelidikan yang dilakukan Kejagung. "Namun perkembangan proses hukum ini tetap harus diwaspadai mengingat Kejagung memiliki kewenangan untuk memberikan SP3, sementara KPK tidak memiliki hal itu," paparnya.
ICW menduga, para pejabat Kemenlu yang terlibat dalam kasus ini diduga memiliki dukungan politik yang besar. Sehingga rintangan-rintangan akan banyak ditemui dalam penyelidikan kasus ini.
"Sepertinya, hanya KPK yang dapat menembus rintangan tersebut. Oleh karena itu seharusnya KPK segera memanggil dan memeriksa para pejabat yang diduga terlibat kasus ini, terutama soal gratifikasi para pejabat tinggi Kemenlu yang sumber dananya diduga dari uang hasil korupsi tagikan tiket," tuturnya.
(Hariyanto Kurniawan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
