JAKARTA - Jika Boediono nantinya terbukti bersalah secara hukum, maka dia terancam lengser dari kursi Wakil Presiden. Lantas, siapa yang akan menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?
 
Menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Presiden SBY memang bisa saja kehilangan wakilnya. Tapi tidak berarti SBY akan dengan mudah mencari pengganti Boediono.
 
"SBY bukan (tipe) orang yang seperti itu," jelasnya saat berbincang dengan okezone, Rabu (24/2/2010).
 
Namun tidak demikian dengan Sri Mulyani. Menurut Siti, sebagai menteri, Sri Mulyani lebih mudah dicopot dan dicari penggantinya.
 
Berikut petikan wawancara okezone dengan Siti Zuhro terkait nasib Boediono dan Sri Mulyani, termasuk soal nasib sejumlah parpol dalam koalisi SBY:
 
 
Setelah namanya disebut oleh Fraksi PDIP, Golkar, PKS, dan Hanura, dalam Pansus Hak Angket Bank Century, bagaimana nasib Boediono dan Sri Mulyani?
 
Ini kan ranah hukum, bukan keputusan politik. Ini harus mendapat penguatan dan argumentasi.
 
Kalau memang diuji secara hukum betul bersalah, tentu harus ada pergantian dan diambil tindakan tegas, tidak ada kompromi. Ini pelajaran bahwa kebijakan publik tidak bisa dipermainkan.
 
 
Berarti Boediono dan Sri Mulyani lengser?
 
Kalau secara hukum sudah dibuktikan sejauh itu kesalahannya, Boediono akan dihukum. Sri Mulyani lebih mudah karena hanya menteri.
 
 
Kalau Boediono dicopot, siapa pasangan SBY di pemerintahan?
 
Kita kan pernah tidak punya wapres, itu waktu zaman Pak Habibie. Sebab yang menjalankan pemerintahan sebenarnya kan pembantu. Pembantu itu ya menteri, dirjen-dirjen.
 
Contohnya, M Maruf, mantan Mendagri. Kita sampai teriak-teriak selama 2,5 tahun, baru akhirnya dicari penggantinya oleh SBY. SBY bukan orangnya seperti itu.
 
Pak Amien itu kan kelihatan betul.
 
 
Kelihatan mau menggantikan Boediono?
 
Bukan. PAN, PKS, dan Golkar, kan kelihatan banget niat menyiapkan siapa yang mau dipasangkan dengan SBY waktu mau pilpres dulu.
 
Jadi, SBY tidak masalah lah kalau harus sendiri.
 
 
Bagaimana dengan Golkar dan PKS setelah menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani?
 
Golkar dan PKS ada dalam dua konteks, konteks koalisi dan konteks pansus. Dalam konteks real politik, tidak bisa ada pemisahan antara kiprah di pansus dan di koalisi.
 
Ketika itu tidak boleh dipisahkan, pasti apa yang dilakukan dua partai akan berdampak pada keikutsertaan dalam koalisi. Tidak tertutup kemungkinan kalau dianggap duri dalam daging, dia akan direview.
 
Tidak hanya menjadi duri dalam daging, tapi dikhawatirkan akan meracuni partai yang lain kalau dipelihara.
 
Kalau direview oleh SBY, tidak tertutup kemungkinan posisi Golkar dipertanyakan. Itu tergantung seberapa besar ancaman kepada koalisi.
 
 
Peluang Golkar ditendang dari Pansus?
 
Tergantung level dari ancaman, sejauh mana Golkar dan PKS mengancam soliditas koalisi dan menciptakan shaking pemerintahan SBY.
 
 
Kalau nasib PKS?
 
Dibandingkan PKS, partai leading lebih berat ke Golkar. Dari ucapan, merasa terganggu, maka lebih memperhitungkan Golkar. Kita jangan lupa sejarah bagaimana Golkar sebagai pendatang terakhir di koalisi SBY.
 
 
Kalau PKS ditendang dari koalisi, apa SBY akan cari penggantinya dari oposisi?
 
Kayaknya Gerindra bisa menggantikan PKS. Soal jumlah suara kecil, nggak apa-apa. PKS mungkin dianggap duri dalam daging. Apalagi akhir-akhir ini kelihatan makin beringas.

(lam)