DENPASAR - Tidak hanya di sepak bola dikenal istilah bonek (bondo nekat) namun ada juga istilah 'bonek pariwisata' dengan menabrak etika kepariwisataan sehingga bisa merusak citra Bali.
 
"Kita tidak usah malu mengakui, sampai saat ini masih ada praktek "jual beli kepala" untuk mendatangkan tamu, juga praktek-praktek tidak sehat dilakukan pihak hotel untuk menarik tamu," kata Gede Ardika, anggota Komisi Dunia untuk Kode Etik Kepariwisataan I Gede Ardika di Gedung Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Senin (01/03/2010).
 
Ardika hadir dalam sosialisasi kode etik kepariwisataan dunia, dihadapan para pemangku pariwisata Bali termasuk kalangan Perhimpunan Hotel restoran (PHRI) Bali. "Jangan sampai kita seperti bonek-bonek itu, sebab para bonek (bondo nekat) pariwisata bisa merusak citra pariwisata di Bali," kata Ardika.
 
Praktik-praktik itu seperti memasang tarif hotel di luar ketentuan dan mendatangkan tamu dengan cara membayar tour guide, di luar komisi, untuk mengarahkan turis menginap ke salah satu hotel.
 
Ditambahkan Ardika, masih banyaknya praktik tidak sehat dilakukan para bonek pariwisata itu bisa mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan hotel. "Apa mau kita disamakan dengan para bonek itu. Maakanya kita perlu tegakkan etika untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat," harap mantan Menbudpar ini.
 
Untuk itu semua pihak diminta duduk bersama, jika masih ada yang melakukan praktek tidak sehat baik kalangan hotel, resturan, guide dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pariwisata lainnya, harus diingatkan.
 
"Kita harus kompak bersama menegakkan nilai dan kode etik kepariwisataan. Kita ingin sampaikan bahwa pariwisata Bali adalah beda.Bali menjadi 'best destinasi'," ucap dia.
 
Ardika lalu memberi ilustrasi seperti penonton sepak bola, maka jangan sampai seperti melakukan tindakan dilakukan supporter bonek. Melainkan menjadi penonton yang baik dan bisa berlaku tertib. "Jangan seperti holigan di Inggris yang dikenal suka merusak, tirulah penonton di Cina, mereka kompak tidak ada yang melempari botol dan tindakan anarkis lainnya," katanya.
 
Terkait hal itu pula kata Ardika, bersama kementrian kebudayaan dan pariwisata tengah merintis lahirnya sebuah wadah merupakan gabungan industri pariwisata Indonesia. Sehingga nantinya wadah ini mampu menjamin dan menjaga nilai etika kepariwisataan. "Ini juga sudah menjadi amanat UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan," tandasnya.
 
Salah satu yang ditekankan Ardika adalah, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global. Hadir dalam acara tersebut Ketua PHRI Bali Cok Ace dan sejumlah pelaku pariwisata lainnya.
 

(fit)